APBN Jawa Barat Surplus Rp2,45 Triliun hingga Maret 2026
INAPOS, BANDUNG.- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 31 Maret 2026 mencatatkan surplus regional sebesar Rp2,45 triliun. Total Pendapatan Negara tercatat mencapai Rp31,67 triliun atau 16,80 persen dari target, sementara Belanja Negara terealisasi Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu anggaran.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan meski penerimaan negara mengalami tekanan, kondisi fiskal dan ekonomi Jawa Barat masih terjaga dengan baik di tengah berbagai tantangan global.
Menurut Eko, penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 tercatat terkontraksi sebesar 3,46 persen secara year on year (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kontraksi penerimaan perpajakan sebesar 3,40 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 4,40 persen.
“Kontraksi penerimaan perpajakan terutama disebabkan turunnya penerimaan cukai hasil tembakau yang mengalami penurunan 14,30 persen secara tahunan,” ujar Eko dalam keterangan resminya pada Minggu (10/5/26).
Penerimaan cukai sendiri tercatat sebesar Rp7,19 triliun dari target Rp30,56 triliun atau baru mencapai 23,51 persen. Meski demikian, sejumlah sektor ekonomi justru menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi perpajakan.
Beberapa sektor yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2026 di antaranya sektor jasa profesional tumbuh 46,46 persen, sektor keuangan dan asuransi 25,02 persen, aktivitas penyewaan 19,09 persen, perdagangan 16,25 persen, serta administrasi pemerintahan 3,26 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026.
Sementara itu, realisasi PNBP hingga Maret 2026 mencapai Rp1,85 triliun atau 27 persen dari target tahunan. Namun capaian ini mengalami kontraksi 4,40 persen secara tahunan akibat turunnya penerimaan PNBP lainnya sebesar 22,57 persen.
Di sisi belanja negara, realisasi hingga triwulan I 2026 mencapai Rp29,22 triliun atau 27,45 persen dari pagu Rp106,45 triliun. Secara tahunan, realisasi tersebut mengalami perlambatan 0,68 persen yang dipengaruhi penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Walaupun demikian, capaian belanja terhadap pagu dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp9,2 triliun atau 20,31 persen dari pagu dan tumbuh pada seluruh komponen belanja.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang mencapai Rp697,31 miliar atau tumbuh 92,92 persen dibanding Maret 2025.
Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi Rp20,02 triliun atau 32,73 persen dari pagu, namun mengalami kontraksi 7,96 persen secara tahunan.
Penyaluran Dana Desa tercatat paling dalam mengalami penurunan hingga 88,48 persen karena penyalurannya sempat tertahan pada awal tahun anggaran 2026 dan baru dapat disalurkan pada Maret setelah terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Selain itu, berbagai program prioritas nasional di Jawa Barat terus berjalan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota dengan melibatkan 5.521 SPPG dan 19.772 pemasok. Program tersebut telah menjangkau sekitar 14,5 juta penerima manfaat.
Sementara Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 10.162 penerima dengan realisasi Rp1,28 triliun.
Pemerintah juga mencatat perkembangan pembentukan koperasi desa dan kelurahan yang mencapai 5.971 unit dengan 3.306 gerai aktif.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan total 47 unit sekolah. Sedangkan Program SMA Unggul Garuda telah berjalan di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor sejak tahun ajaran 2025.
Untuk ketahanan pangan, realisasi anggaran mencapai Rp953,71 miliar dengan capaian produksi padi sebesar 2,48 juta ton dan penyaluran beras SPHP mencapai 89,74 juta kilogram.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 di Jawa Barat mencapai Rp9,43 triliun kepada 144 ribu debitur. Sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp760,62 miliar kepada 125 ribu debitur.
Secara makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen secara kuartalan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp799,11 triliun.
Inflasi Jawa Barat pada April 2026 berada di angka 2,49 persen dengan komoditas penyumbang utama inflasi berasal dari emas perhiasan, daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga.
Di sektor perdagangan internasional, neraca perdagangan Jawa Barat Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD1,98 miliar. Secara kumulatif Januari-Maret 2026, surplus perdagangan mencapai USD6,55 miliar.
Meski dihadapkan pada ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, perang dagang, hingga volatilitas pasar keuangan dunia, ekonomi Jawa Barat dinilai masih cukup resilien.
Pemerintah pun memastikan akan terus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjaga kualitas belanja negara agar APBN tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung program prioritas nasional dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
