Jelang Akhir Masa Jabatan, Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya Tinjau Layanan Publik dan Berpamitan
INAPOS, KAB CIREBON.- Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya melakukan kunjungan ke berbagai dinas di Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/25).
Dalam kunjungan ini, Wahyu tidak hanya berpamitan, tetapi juga menyampaikan evaluasi dan catatan penting terkait peningkatan layanan publik.
“Saya bersilaturahmi sekaligus berpamitan, karena jika tidak ada perubahan, pada 20 Februari mendatang akan ada pelantikan bupati definitif. Saya ingin mengantarkan pemerintahan ini hingga proses pelantikan dan menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Wahyu.
Salah satu dinas yang dikunjungi Wahyu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Ia menyoroti bahwa penerapan identitas kependudukan digital masih belum optimal dan meminta dinas terkait lebih aktif dalam mendorong digitalisasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kependudukan.
“Data menunjukkan bahwa penggunaan identitas digital masih di bawah rata-rata. Kita harus lebih gencar dalam sosialisasi dan meningkatkan kapasitas server agar digitalisasi berjalan lancar,” tegasnya.
Saat ini, server berkapasitas 4 terabyte sudah terpakai 2,3 terabyte, sehingga Wahyu menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan backup server guna memastikan keamanan serta kelancaran data kependudukan.
Selain digitalisasi, ketersediaan blanko KTP juga menjadi perhatian. Kebutuhan blanko KTP di Kabupaten Cirebon mencapai 240-250 ribu per tahun, sementara alokasi yang diterima hanya sekitar 98 ribu blanko.
Wahyu berharap ada evaluasi mekanisme hibah blanko agar Kabupaten Cirebon mendapatkan pasokan yang lebih memadai.
“Tahun ini, kita mendapat hibah blanko, meskipun belum sesuai kebutuhan. Tahun lalu, kita bahkan tidak mendapat hibah sama sekali. Ini harus terus diupayakan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan,” paparnya.
Selain blanko KTP, Wahyu juga menyoroti kurangnya jumlah pegawai di Disdukcapil. Ia mengakui bahwa moratorium pengangkatan pegawai baru menjadi kendala, sehingga sulit menambah tenaga kerja di dinas tersebut.
Sebagai solusi sementara, ia mendorong optimalisasi pegawai yang sudah ada agar pelayanan tetap berjalan maksimal.
“Kita harus memaksimalkan tenaga yang ada, meskipun jumlahnya terbatas. Harapannya, layanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya.
Di akhir kunjungannya, Wahyu berharap pemerintahan yang akan datang dapat melanjutkan serta meningkatkan berbagai program yang telah berjalan, terutama di sektor pelayanan publik.
“Mudah-mudahan berbagai catatan ini bisa menjadi perhatian agar layanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih optimal,” pungkasnya. (Ddn)
