INAPOS, JAKARTA.- Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendorong pemerintah untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada berbagai sektor strategis nasional.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga penerimaan negara, memperkuat keamanan nasional, mendukung hilirisasi industri, hingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Usulan tersebut disampaikan Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
“Saya usul dalam kesimpulan, satu poin bahwa Komisi VI mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang mendelegasikan kepada IDSurvey atau kepada lembaga survei untuk mengeluarkan sertifikasi khusus, sehingga IDSurvey sebagai BUMN diberikan mandatori,” ujar Herman.
Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Hero itu menilai IDSurvey memiliki posisi strategis untuk menjalankan berbagai tugas negara yang berkaitan dengan pengawasan, sertifikasi, dan verifikasi di sektor-sektor penting.
Menurutnya, sejumlah bidang yang berpotensi mendapatkan mandat lebih besar antara lain perdagangan, impor, kepabeanan, pengawasan komoditas, keselamatan pelayaran, sertifikasi ekspor, hingga berbagai program strategis nasional.
Herman menegaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan penggunaan jasa survei BUMN pada sektor-sektor tertentu akan memperkuat sistem pengawasan negara sekaligus meningkatkan kontribusi IDSurvey terhadap perekonomian nasional.
Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan praktik internasional. Justru, banyak negara maju yang mengutamakan lembaga nasional untuk menjaga kepentingan ekonomi serta kedaulatan negaranya.
“Dalam banyak negara, instrumen nasional digunakan untuk menjaga kepentingan negara. Karena itu, pemberian mandat kepada IDSurvey merupakan langkah yang wajar dan strategis,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman mengungkapkan sedikitnya terdapat enam bidang yang layak dipertimbangkan untuk diatur melalui kebijakan mandatory atau wajib menggunakan layanan IDSurvey.
Keenam bidang tersebut meliputi menjaga penerimaan negara, menjaga keamanan dan ketahanan nasional, menyukseskan program strategis nasional, memastikan produk Indonesia diterima di pasar global, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung program hilirisasi dan transisi energi.
“Ada enam poin menurut saya sebaiknya ini mandatory, yang menyangkut menjaga penerimaan negara, menjaga keamanan dan ketahanan negara, menyukseskan program strategis, memastikan produk di pasar global, meningkatkan kepercayaan investor, serta menyukseskan hilirisasi dan transisi energi,” ungkapnya.
Menurut Herman, penguatan peran IDSurvey juga dapat membantu pemerintah mencegah berbagai praktik yang merugikan perekonomian nasional, seperti under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas ekonomi strategis akan lebih optimal apabila dilakukan oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung kepada negara.
“Kalau kebijakan itu menjadi kebijakan wajib atau mandatory bahwa untuk melaksanakan kegiatan tertentu harus menggunakan IDSurvey, maka negara akan lebih aman karena dijaga oleh mekanisme yang berlaku secara internasional tanpa menyalahi aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai IDSurvey sebagai holding BUMN jasa survei yang sehat secara finansial sudah selayaknya memperoleh porsi yang lebih besar dalam berbagai kebijakan pemerintah yang membutuhkan layanan sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi.
Menurutnya, peran IDSurvey tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga menjalankan fungsi strategis negara dalam menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Ia juga mengungkapkan bahwa peluang bisnis IDSurvey masih sangat besar. Saat ini pangsa pasar perusahaan tersebut baru mencapai sekitar 27 persen, sementara sebagian besar pasar masih dikuasai oleh perusahaan swasta domestik maupun asing.
Karena itu, Herman meminta manajemen IDSurvey untuk lebih agresif memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari kebijakan pemerintah.
“Banyak pekerjaan yang lahir dari regulasi dan kebijakan negara. Karena itu, bisnis yang dijalankan IDSurvey pada dasarnya merupakan usaha kebijakan yang harus mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: RedaksiÂ
