dr Encep Sugiana Dorong Pemprov Jabar Perkuat Bantuan Pendidikan Swasta dan Beasiswa Siswa Miskin Ekstrem
INAPOS, BANDUNG.- Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memberikan dukungan nyata bagi sekolah swasta dan siswa dari keluarga kurang mampu.
Dukungan ini diwujudkan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) serta pemberian beasiswa khusus bagi anak-anak dari kalangan miskin ekstrem.
Menurut Encep, program BPMU yang telah berjalan selama beberapa tahun terbukti membantu sekolah swasta – mulai dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) – dalam memenuhi kebutuhan biaya operasional. Program ini melengkapi skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
“Di Jawa Barat, untuk sekolah swasta ada yang namanya BPMU. Program ini sudah lama berjalan dan setiap tahun kami evaluasi. Pada 2025 kembali dibahas dalam perubahan APBD, dan alhamdulillah masih bisa dianggarkan. Harapan kami pada 2026 nanti bukan hanya dipertahankan, tapi ditingkatkan,” kata Encep di Bandung pada Sabtu (13/9/25).
Ia menegaskan, dukungan tersebut bertujuan memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang putus sekolah karena alasan biaya. Bantuan mencakup kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, alat tulis, hingga bahan ajar, sehingga siswa dari keluarga miskin tetap dapat melanjutkan pendidikan menengah.
“Intinya, anak-anak tidak boleh terhambat sekolahnya hanya karena faktor biaya. Pemerintah daerah harus hadir menutup kekurangan itu,” ujarnya.
Selain menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang banyak dihuni siswa dari keluarga kurang mampu, Encep menilai bantuan ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat layanan pendidikan. Meski demikian, ia mengakui tantangan keterbatasan anggaran masih menjadi pekerjaan besar.
Untuk itu, DPRD Jabar mendorong adanya pendataan akurat dan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta kementerian terkait. Pendekatan terpadu dinilai dapat membuat bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program pusat.
“Kami ingin ada kerja sama nyata antara sektor pendidikan dan sosial. Tujuannya jelas: jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah karena biaya. Pemerintah harus memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tegas Encep.
DPRD Jawa Barat berharap, keberlanjutan program BPMU dan beasiswa miskin ekstrem dapat diperluas jangkauannya pada 2026, sekaligus memperkuat komitmen Pemprov Jabar dalam menuntaskan persoalan pendidikan dan kemiskinan secara terpadu.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
