Gubernur Ahmad Luthfi Kawal Aspirasi Nelayan Jateng, Harga Solar Industri Tembus Rp30 Ribu Bikin Kapal Tak Melaut
INAPOS, SEMARANG.- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan terkait melonjaknya harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT) kepada pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang, Jumat (8/5/26).
“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Luthfi di sela audiensi.
Menurutnya, lonjakan harga solar industri yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter kini naik drastis menjadi Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per liter. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan operasional nelayan.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan, agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.
Luthfi menilai persoalan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan menangani persoalan tersebut, Ahmad Luthfi juga berencana bertemu dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, serta pelaku usaha perikanan di Juwana, Kabupaten Pati.
Pertemuan itu akan membahas berbagai persoalan sektor perikanan tangkap, termasuk tingginya biaya operasional akibat mahalnya BBM industri.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi langkah cepat Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi audiensi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat.
Menurut Riswanto, kenaikan harga solar nonsubsidi membuat banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi melaut karena biaya operasional yang terlalu tinggi.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat, karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.
Ia berharap usulan pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT dapat segera mendapat perhatian pemerintah pusat agar aktivitas melaut kembali berjalan normal.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya, persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas, sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” terangnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Kapal-kapal tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan diwajibkan menggunakan solar industri.
Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi Inapos
