Krisis Solar Lumpuhkan Ratusan Kapal Nelayan di Cirebon, Herman Khaeron Singgung Dampak Penutupan Selat Hormuz
INAPOS, KOTA CIREBON.- Aktivitas ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Kejawanan, Kota Cirebon, lumpuh selama lebih dari satu bulan akibat kelangkaan solar subsidi dan BBM non-subsidi. Dampaknya, ribuan Anak Buah Kapal (ABK) kehilangan penghasilan karena kapal-kapal tak bisa melaut.
Kondisi ini memicu keresahan nelayan Pantura yang kini berharap pemerintah segera menormalkan distribusi bahan bakar minyak agar roda perekonomian kembali bergerak.
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai gangguan pasokan BBM turut dipengaruhi situasi geopolitik dunia, termasuk konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang berdampak terhadap distribusi energi global.
“Ya sebetulnya memang situasi saat ini terkendala dengan suplai. Ada beberapa yang tentu disuplai dari kawasan Hormuz, ada 20 persennya dari sana,” ujar pria yang akrab disapa Kang Hero saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (8/5/26).
Menurut Herman, penutupan Selat Hormuz membuat distribusi BBM dunia terganggu dan tidak mudah digantikan oleh pasokan dari kawasan lain.
“Ketika kemudian terjadi penutupan Selat Hormuz, ya tidak serta-merta kita mendapatkan pengganti karena harus ada proses-proses meskipun ada komitmen dari Amerika dan Rusia,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
“Yakinlah, pemerintah sedang berusaha untuk tetap bisa menjaga kebutuhan 1,5 sampai 1,6 juta barel per day untuk semua jenis BBM ini bisa terpenuhi,” jelasnya.
Herman juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.
“Untuk subsidi, sampai akhir tahun ini sudah ditetapkan aman untuk tidak ada terjadi kenaikan harga atas BBM bersubsidi,” ucapnya.
Namun, ia mengakui sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamina Dex, Turbo, hingga BBM industri mengalami kenaikan harga karena mengikuti mekanisme floating price atau harga internasional.
“Nah, tinggal kita bisa mencermati karena itu juga termasuk dalam floating price ya, harga yang naik-turun akibat dari harga internasional,” tuturnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying maupun penimbunan BBM yang justru dapat memperburuk kondisi pasokan di lapangan.
“Yakinlah ya, yang penting tidak terjadi panic buying, tidak terjadi bahkan tidak terjadi penimbunan misalkan,” tegasnya.
Sementara itu, kondisi di Pelabuhan Perikanan Kejawanan semakin memprihatinkan. Ratusan kapal nelayan lintas pulau berukuran di atas 30 gross ton (GT) terpaksa bersandar tanpa aktivitas akibat kosongnya pasokan solar industri.
Untuk sekali berlayar, kapal-kapal besar tersebut membutuhkan hingga 24 kiloliter atau sekitar 24 ribu liter BBM. Namun, keterbatasan stok membuat permintaan penambahan jatah BBM dari 15 kiloliter menjadi 20 kiloliter belum dapat dipenuhi.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin mengatakan kondisi ini menjadi pukulan berat bagi para nelayan dan pekerja kapal.
“Sudah lebih dari satu bulan kapal-kapal besar tidak bisa melaut. Ini bukan hanya soal operasional, tapi menyangkut penghasilan nelayan yang benar-benar terhenti. Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar pasokan BBM kembali normal,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKPPP) Kota Cirebon mengaku terus berupaya mencari solusi atas krisis BBM tersebut.
Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon, Yudi Lukman Hakim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan Pertamina.
“Pertamina sudah mengirimkan 8 ribu liter Pertamina Dex, namun jumlah tersebut jauh dari cukup mengingat ratusan kapal yang membutuhkan. Kami masih berusaha menghubungi pihak swasta agar kapal-kapal yang mangkrak ini bisa segera kembali berlayar,” katanya.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
