INAPOS, KOTA CIREBON.- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat literasi media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Melalui kegiatan Nyemah Atikan Penyiaran Pengawasan Semesta bertema “Membangun Semangat Gotong Royong Publik dalam Menjaga Kedaulatan Informasi di Era Digital”, masyarakat diajak berperan aktif mengawasi penyiaran dan memerangi penyebaran hoaks.
Kegiatan yang berlangsung di Studio Kaliandra, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Rabu (15/7/2026), menjadi bagian dari upaya KPID Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam membangun kesadaran publik agar lebih bijak menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi.
Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet, menjelaskan konsep “Nyemah”, yang dalam bahasa Sunda berarti berkunjung, menjadi pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memperkuat literasi penyiaran.
“Ini bagian dari kami berkunjung ke Cirebon bersama Pak Ono Surono dalam rangka memberikan literasi kepada masyarakat agar ikut serta mengawasi persoalan penyiaran. Tidak hanya televisi dan radio, tetapi juga informasi yang diperoleh melalui media berbasis internet,” ujarnya.
Menurut Adiyana, menjaga kualitas informasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga penyiaran, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Di era digital saat ini, kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi salah satu kunci membangun sumber daya manusia yang cerdas.
Ia menilai penyebaran hoaks yang semakin masif menjadi ancaman serius sehingga harus dihadapi melalui edukasi yang berkelanjutan.
Karena itu, KPID Jawa Barat terus menggencarkan program literasi media hingga ke sekolah-sekolah dasar dengan melibatkan para orang tua.
“Kami melakukan literasi kepada anak-anak dan orang tuanya agar mampu memilah tontonan yang sesuai usia, sesuai regulasi, dan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan perkembangan teknologi digital yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu membawa tantangan baru dalam pengawasan arus informasi.
Menurutnya, berbagai penyimpangan di ruang digital harus diantisipasi melalui regulasi yang kuat sekaligus peningkatan literasi masyarakat.
“Perkembangan dunia digital memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan. Karena itu regulasi harus dijalankan dengan baik. DPRD memiliki fungsi memastikan berbagai regulasi tersebut berjalan, sementara edukasi dan literasi kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” ujarnya.
Ono mengapresiasi konsistensi KPID Jawa Barat yang terus menyosialisasikan pentingnya literasi penyiaran di berbagai daerah, termasuk di wilayah Cirebon.
Ia menambahkan, Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 51 juta jiwa sekaligus menjadi salah satu provinsi dengan pengguna internet terbesar di Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital.
“DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung program Nyemah Atikan Penyiaran ini karena membangun kesadaran masyarakat tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui edukasi dan partisipasi publik,” katanya.
Menurut Ono, pengawasan ruang digital tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah karena internet memiliki karakter lintas wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah pusat, termasuk dalam pemberantasan hoaks, penanganan judi online, hingga pengaturan penggunaan media digital berdasarkan usia.
“Regulasi memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga ruang informasi agar tetap sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Reporter: Roni
Editor: RedaksiÂ
