INAPOS, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) menjadi salah satu instrumen baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berbelanja bagi buruh, tetapi mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif. Dengan demikian, keberadaan KBJS dapat membantu menekan pengeluaran buruh dan keluarganya.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi, dan buruh lebih sejahtera,” kata Luthfi saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026).
Luthfi mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghubungkan koperasi secara langsung dengan petani, grosir, dan produsen. Skema tersebut dinilai dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga barang yang diterima anggota koperasi menjadi lebih terjangkau.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” ujarnya.
Menurut Luthfi, pengembangan koperasi harus berorientasi pada manfaat nyata bagi anggota. Kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran pekerja sekaligus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan di luar skema pengupahan.
Luthfi juga mengarahkan agar lokasi pengembangan koperasi dipetakan berdasarkan perusahaan maupun kawasan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan asistensi, membantu akses permodalan, serta mempertemukan koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.
Ia berharap KBJS dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat direplikasi di kawasan industri lainnya di Jawa Tengah.
Selain itu, perusahaan didorong memberikan ruang bagi pengembangan koperasi agar layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
KBJS sendiri diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi telah menyediakan 36 jenis barang dan memperoleh dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS Luqmanul Hakim mengatakan, koperasi terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja di luar upah.
Menurutnya, antusiasme buruh terhadap keberadaan KBJS cukup tinggi karena barang-barang kebutuhan primer yang disediakan koperasi merupakan kebutuhan rutin pekerja dan keluarganya.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” kata Luqmanul seusai audiensi.
Ia menyambut positif arahan Gubernur Jawa Tengah untuk memperkuat akses koperasi kepada produsen sekaligus memperluas jangkauan layanan.
Dengan akses langsung ke produsen dan pemasok, KBJS diharapkan mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desy Arijani mengatakan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.
“Untuk tahap awal, kami mendorong koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Barang-barang itu dibutuhkan anggota setiap bulan, sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ujar Desy.
Selain menjalankan usaha ritel, KBJS mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS.
Pendampingan selanjutnya akan diarahkan pada penambahan jumlah anggota, penguatan modal, serta perluasan layanan. Langkah tersebut diharapkan membuat KBJS semakin mampu memenuhi kebutuhan pekerja sekaligus menjadi model koperasi yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan buruh di Jawa Tengah.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
