INAPOS, BEKASI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menggelar Pajak Bertutur 2026 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda, Bekasi. Kegiatan tersebut diikuti 100 siswa kelas VII hingga IX sebagai upaya menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang pajak sejak usia dini.
Mengusung tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dengan tagline “Pajak Bertutur 2026: Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan dikemas secara interaktif agar para siswa lebih mudah memahami peran pajak dalam kehidupan bernegara.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio. Ia menekankan pentingnya mengenalkan pajak kepada generasi muda sejak dini.
“Pajak harus mulai dikenal sejak dini. Melalui kegiatan Pajak Bertutur, kami ingin menanamkan pemahaman kepada para siswa bahwa berbagai fasilitas dan layanan publik yang mereka rasakan tidak terlepas dari kontribusi pajak,” ujar Eko pada Kamis (3/8/26).
Menurutnya, pemahaman mengenai pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban masyarakat ketika sudah dewasa. Edukasi sejak bangku sekolah diperlukan agar generasi muda memahami bahwa pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Kepala MTs Miftahul Huda, Maimunah Ahfas, menyambut baik pelaksanaan Pajak Bertutur 2026. Ia menilai kehadiran pegawai DJP sebagai guru tamu memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa.
“Kami berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan Pajak Bertutur. Para siswa sangat antusias mengikuti kelas tamu seperti ini karena memperoleh pengetahuan baru di luar pembelajaran rutin di sekolah,” kata Maimunah.
Dalam sesi pembelajaran, para siswa diperkenalkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta fungsinya dalam membiayai kebutuhan negara dan pembangunan.
Mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai administrasi perpajakan, termasuk perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah.
Pegawai Kanwil DJP Jawa Barat II turut menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak dan sektor pendidikan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, anggaran pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Melalui materi tersebut, para siswa diajak memahami bahwa pajak memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, pembiayaan tenaga pendidik atau guru, hingga berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan metode pembelajaran yang interaktif, para siswa diharapkan dapat melihat manfaat pajak secara lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari.
Rangkaian Pajak Bertutur 2026 juga dilengkapi sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” yang diselenggarakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.
Selain itu, DJP memberikan Edu Tax Award sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang berperan aktif dalam Program Inklusi Kesadaran Pajak.
Penghargaan tersebut diberikan kepada berbagai unsur yang berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran pajak di lingkungan pendidikan dan masyarakat, mulai dari kementerian, lembaga, asosiasi, profesional, praktisi, satuan pendidikan, tenaga pendidik, hingga pihak terkait lainnya.
Melalui pelaksanaan Pajak Bertutur 2026, Kanwil DJP Jawa Barat II berharap edukasi perpajakan dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan.
Para pelajar diharapkan tidak hanya mengenal pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika dewasa, tetapi juga memahami pajak sebagai wujud gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
