INAPOS, KUNINGAN – Di tengah geliat pariwisata Kabupaten Kuningan, Desa Jagara, Kecamatan Darma, menunjukkan bagaimana sebuah desa dapat mengubah potensi alam menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di balik geliat Desa Wisata Jagara, terdapat sosok Sopyan, yang akrab disapa Kang Oyon. Pria berusia 45 tahun itu merupakan Direktur Utama BUMDes Mekar Jaya Jagara.
BUMDes Mekar Jaya Jagara resmi dibentuk pada 23 November 2022. Pada awalnya, lembaga tersebut belum memiliki fokus usaha yang kuat. Namun, potensi Waduk Darma dan kekayaan alam Desa Jagara kemudian menjadi titik awal perubahan arah pengembangan BUMDes.
“Tujuannya bagaimana memanfaatkan potensi desa, memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat desa, dan mudah-mudahan menjadi pendapatan BUMDes yang bisa memberikan support terhadap pendapatan asli desa,” ujar Sopyan pada Rabu (23/9/26).
Memasuki 2023, BUMDes mulai menyusun konsep pengembangan Desa Wisata Jagara. Letak desa yang menjadi salah satu kawasan penyangga perairan Waduk Darma menjadi modal penting untuk mengembangkan berbagai aktivitas pariwisata.
Namun, keterbatasan modal menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut justru mendorong BUMDes membangun pola kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan masyarakat lokal.
Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku usaha sekaligus investor lokal.
Upaya tersebut perlahan membuahkan hasil. Pada 2024, Desa Wisata Jagara berhasil masuk lima besar Lomba Desa Wisata Nusantara. Setahun kemudian, prestasinya meningkat dengan meraih Juara I Lomba Desa Wisata Nusantara kategori Maju Mandiri yang digelar Kementerian Desa.
Prestasi itu menjadi salah satu tonggak penting perjalanan Desa Jagara dalam mengembangkan ekonomi berbasis pariwisata.
Kini, berbagai destinasi dan aktivitas ekonomi dikembangkan di kawasan Desa Jagara. Salah satunya pengelolaan kawasan Waduk Darma yang dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Jaswita Jabar.
Ada pula Tepi Dago Jagara yang dikembangkan bersama masyarakat lokal dengan dukungan pembiayaan perbankan. BUMDes juga mengelola pasar kreatif yang menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan di sepanjang akses menuju kawasan Jagara Eco Park.
Selain itu, terdapat Taman Desa Jagara yang dikembangkan menjadi kawasan hijau sekaligus Pujasera Taman Desa.
Jagara Eco Park juga menjadi bagian dari ekosistem wisata yang melibatkan pihak ketiga dan masyarakat pemilik lahan.
Berbagai wahana serta aktivitas ekonomi masyarakat tumbuh di kawasan tersebut, termasuk Diantulip Eatery dan sejumlah usaha lainnya.
Pertumbuhan Desa Wisata Jagara tercermin dari tingginya arus wisatawan. Sophian menyebut, rata-rata kunjungan ke Desa Wisata Jagara kini mencapai lebih dari 130.000 wisatawan setiap bulan.
Wisatawan tidak hanya berasal dari wilayah Kuningan dan daerah sekitar, tetapi juga dari luar kota. Bahkan, wisatawan mancanegara mulai berdatangan.
Untuk memperluas daya tarik wisata, sejumlah wahana air disiapkan, mulai dari banana boat, perahu wisata, jet ski, jet car, hingga berbagai atraksi lainnya.
Ke depan, BUMDes juga menyiapkan pengembangan resto terapung. Konsep tersebut diarahkan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda sekaligus membuka pasar bagi wisatawan dari luar negeri.
“Sekarang kami mengarah bagaimana destinasi Desa Wisata Jagara ini menjadi sentral, terutama untuk pariwisata tingkat internasional,” kata Sopyan.
Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan BUMDes Mekar Jaya Jagara terlihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Saat mulai dipercaya menjadi Direktur Utama BUMDes pada 2023, Sophian menyebut penyertaan modal yang diterima hanya Rp24 juta. Namun, BUMDes mampu memberikan kontribusi PADes sebesar Rp69 juta.
Pada 2024, kontribusi meningkat menjadi Rp128 juta dengan penyertaan modal yang masih Rp24 juta.
Kemudian pada 2025, kontribusi BUMDes terhadap PADes melonjak menjadi Rp588 juta.
Tahun 2026, BUMDes Mekar Jaya Jagara mendapat target kontribusi PADes sebesar Rp680 juta. Bahkan, target tersebut kembali dinaikkan menjadi Rp1 miliar pada 2027.
Pendapatan tersebut terutama berasal dari pengelolaan berbagai daya tarik dan atraksi wisata. Selain pariwisata, pengelolaan sampah juga menjadi salah satu sumber pendapatan.
Meski demikian, sektor atraksi wisata masih menjadi penyumbang paling dominan.
Potensi ekonomi Desa Jagara juga mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan pihaknya memilih Desa Jagara sebagai salah satu lokasi pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif.
Menurut Agus, potensi ekonomi Jagara tidak hanya berada pada sektor pariwisata dan UMKM, tetapi juga perikanan. Namun, masih terdapat masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan.
Agus menyebut terdapat sekitar 230 warga pelaku usaha tambak. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 pelaku usaha dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala permodalan.
Karena itu, OJK mendorong terbentuknya ekosistem keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Kami melihat berarti ada sesuatu gap antara mereka tidak bisa mengakses karena tidak tahu informasinya, atau ada kendala yang memang perlu sentuhan dari OJK untuk kemudian masuk,” ujar Agus.
OJK menyiapkan sejumlah program, mulai dari memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, mendorong kehadiran agen Laku Pandai, hingga mempercepat digitalisasi transaksi UMKM melalui QRIS.
Kolaborasi dengan Bank Indonesia juga diarahkan untuk memperluas penggunaan QRIS, termasuk dalam transaksi yang berada di bawah koordinasi BUMDes.
Tidak berhenti pada pelaku usaha, OJK juga mendorong akses keuangan bagi generasi muda melalui program Simpanan Pelajar atau SimPel. Sekolah-sekolah di Desa Jagara akan didata untuk didorong membuka rekening tabungan bagi para pelajar.
OJK juga membuka peluang kolaborasi dengan Pegadaian melalui program tabungan emas. Pengelolaan sampah bahkan diarahkan dapat terhubung dengan konsep bank sampah, sehingga sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi nilai tabungan dalam bentuk gramasi emas.
Untuk mendukung akses pembiayaan, Agus menyebut sejumlah lembaga jasa keuangan akan dilibatkan, antara lain bank umum, BPR, Pegadaian, PNM, serta lembaga keuangan mikro.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
