Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi Ketahanan Energi dan Zero Sampah 2028
INAPOS, SEMARANG.- Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menghasilkan tiga klaster kerja sama baru dalam rapat kerja yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/26). Tiga klaster tersebut meliputi ketahanan energi, giant sea wall di lima provinsi, serta pengelolaan sampah.
Penambahan tiga sektor strategis itu melengkapi enam klaster kerja sama yang telah disepakati bersama oleh 10 gubernur anggota FKD-MPU pada Juni 2025 lalu. Enam klaster sebelumnya mencakup ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, rapat kerja FKD-MPU tahun ini menghasilkan berbagai kesepakatan penting untuk memperkuat pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas provinsi.
Adapun 10 provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” ujar Ahmad Luthfi saat memimpin rapat kerja di Hotel Tentrem Semarang.
Menurutnya, kolaborasi lintas daerah menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam mendukung program swasembada pangan, ketahanan energi, dan pengelolaan sampah. Ia menilai tantangan global, termasuk dampak geopolitik terhadap harga minyak dunia, harus diantisipasi dengan memperkuat produksi energi baru terbarukan di daerah.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028, dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 62 persen.
Ia mengapresiasi penambahan sektor kerja sama baru, khususnya di bidang energi dan pengelolaan sampah. Menurutnya, stabilitas energi nasional dan percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi agenda penting pemerintah pusat.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujar Bima Arya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya konektivitas distribusi pangan antardaerah guna menjaga stabilitas pasokan bahan pokok. Karena itu, sinergi antarprovinsi dinilai sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro menambahkan, hasil rapat kerja para gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan kepala perangkat daerah pada Juni 2026 mendatang.
“Insyaallah bulan Juni nanti kita akan tindak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait bidang-bidang yang kita sepakati untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu klaster yang sudah menunjukkan progres nyata adalah sektor pariwisata. Dinas pariwisata dari 10 provinsi anggota FKD-MPU bahkan telah menyusun rancangan paket wisata lintas provinsi sejak Oktober 2025 lalu.
Tak hanya itu, sebanyak 12 BUMD pangan dari 10 provinsi juga telah melakukan pembahasan terkait distribusi pangan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembangunan dashboard pangan terintegrasi yang memuat stok dan harga bahan pokok.
“Juni nanti 12 BUMD pangan ini akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan untuk membangun holding pangan,” pungkas Suhajar.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
