Dari 400 Pohon Sawit Hanya Tiga yang Dicabut Warga Cigobang, Aksi Dihentikan Demi Menunggu Keputusan Pemda
Dari 400 Pohon Sawit Hanya Tiga yang Dicabut Warga Cigobang, Aksi Dihentikan Demi Menunggu Keputusan Pemda
Inapos.id, Kab. Cirebon – Aksi pencabutan ratusan pohon kelapa sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, belum sepenuhnya terwujud. Dari sekitar 400 pohon sawit yang berdiri di wilayah tersebut, warga baru mencabut tiga batang pohon pada Jumat (16/1/2026).
Pantauan di lokasi, warga berbondong-bondong mendatangi area perkebunan sawit sambil menyuarakan yel-yel “cabut sawit” sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan tanaman tersebut. Beberapa warga secara bergantian mencabut pohon sawit, sementara warga lainnya menyaksikan aksi tersebut.
Namun, pada pencabutan pohon ketiga, aksi warga dihentikan setelah Kepala Desa Cigobang datang ke lokasi. Penghentian dilakukan karena akan ada koordinasi lanjutan yang direncanakan pada Senin (19/1/2026).
Warga pun memilih menghentikan aksi sebagai bentuk penghormatan kepada kepala desa yang sejak awal berada di lokasi. Mereka sepakat menunggu keputusan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon dan pihak perusahaan terkait.
Di sela-sela aksi, Kepala Desa Cigobang, M Abdul Zei, meminta warga untuk menahan diri dan tidak bertindak anarkis.
“Untuk pencabutan sawitnya ini karena sesuai kesepakatan dari pihak perusahaan itu cuma minta surat pemindahan dari pemilik lahan untuk dipindahkan sawit ini. Mohon warga jangan terprovokasi, jangan anarkis,” ujarnya di hadapan warga.
Ia juga menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
“Insya Allah kami segera akan berkoordinasi sama dinas terkait. Saya mohon, warga nanti membubarkan diri secara teratur,” katanya.
Lebih lanjut, Abdul Zei berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan sawit di desanya. Ia khawatir, jika tidak ada kejelasan, gejolak warga bisa kembali terjadi.
“Pak Bupati, Ibu Ketua Dewan, ini segera mungkin seperti apa permasalahan sawit di Desa Cigobang ini, karena masyarakat Desa Cigobang ini menuntut sawit tidak ada di Desa Cigobang,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga, Sara, mengungkapkan aksi pencabutan dilakukan karena kekecewaan warga terhadap janji perusahaan yang tidak kunjung ditepati.
“Dicabut ternyata tidak, makanya saya sama masyarakat dicabut. Saya serahkan ke Pak Kuwu, kalau tidak ada Pak Kuwu ini sudah mau dicabut semua,” ujarnya.
Sara menegaskan warga tidak berniat anarkis, namun meminta agar tuntutan mereka dipenuhi.
“Saya tidak akan anarkis kalau permintaan kami ditepati, jangan ada sawit di daerah kami,” katanya.
Baca Juga : Krisis Air Kemarau, Warga Cigobang Cabut Sawit Secara Mandiri
Penolakan warga terhadap perkebunan sawit dilatarbelakangi persoalan krisis air yang selama ini dialami Desa Cigobang, terutama saat musim kemarau. Warga menilai keberadaan sawit justru memperparah kondisi tersebut.
“Kurang air, Pak. Kita aja ngebor sampai dalamnya 25 kadang-kadang nggak dapat air. Tetangga saya aja sampai tiga titik ngebor tidak dapat air,” ungkap Sara.
Ia khawatir jika kebun sawit tetap dibiarkan, krisis air akan semakin parah dan mengancam keberlangsungan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa itu.
“Ya maksudnya berhubung perjanjian ini PT-nya katanya nunggu tanggal 15 Januari 2026. Saya tunggu tanggal 15, ternyata tanggal 15 tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kami geram. Saya tidak menghendaki adanya pohon sawit di daerah saya,” ujannya.
Baca Juga : Janji Dicabut, Sawit Tak Juga Pergi! Warga Cigobang Murka dan Pilih Cabut Sendiri
Janji Dicabut, Sawit Masih Berdiri: Warga Cigobang Resah Diminta Ganti Rugi Rp15 Ribu per Pohon
Berita sebelumnya, Kepala Desa Cigobang, M. Abdul Zei, mengakui pihak pemerintah desa telah berupaya menahan gejolak warga hampir satu bulan.
“Sebenarnya kami dari pemerintahan desa sudah menahan hampir satu bulan ya. Sebenarnya sudah lelah kami dari pemerintahan desa. Ini tindak lanjutnya seperti apa?” ujarnya.
Ia menegaskan tuntutan warga jelas, yakni sawit tidak ada lagi di Desa Cigobang.
“Yang jelas, kami segera kemungkinan nanti dari pemerintah kabupaten ataupun nanti ibu dewan supaya menindak lanjut untuk permasalahan sawit ini supaya segera mungkin,” kata Zei.
Terkait potensi intimidasi dari pihak perusahaan, Zei menyatakan pemerintah desa akan melindungi warganya.
“Kalaupun ada indikasi intimidasi dari pihak perusahaan, insya Allah kami akan membackup dan akan laporkan,” tegasnya.
Zei juga mengaku tidak memahami secara pasti alasan pencabutan sawit yang telah berlarut hingga dua tahun belum terealisasi, meski berbagai pihak telah turun langsung.
“Dari pertama itu yang datang itu dari kabin turutani di provinsi sudah menyampaikan bahwa ini segera mungkin karena perizinannya tidak jelas. Tapi hasil musyawarah itu mandak di tengah jalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam berita acara musyawarah desa, pihak perusahaan telah menyetujui pemindahan sawit tanpa kompensasi.
“Mereka dari pihak perusahaan menyetujui dan tidak ada kompensasi. Dan katanya terakhir rapat itu janji tanggal 15,” jelasnya.
Namun hingga kini, perusahaan disebut belum siap menentukan lokasi pemindahan. Kondisi ini dikhawatirkan memicu pergerakan warga yang semakin sulit dikendalikan.
“Saya yang takutkan ini pergerakan masyarakatnya… karena saya tidak punya kewenangan di masyarakat itu,” pungkas Zei.
Reporter : Didin
Editor : Tim Redaksi
