Pengamat Cirebon Kritik Wacana Ubah Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda: Fokus Saja pada Ekonomi Rakyat
INAPOS. CIREBON – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi **Tatar Sunda** menuai tanggapan dari Pengamat Kebijakan Publik Cirebon, Rizky Pratama. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dibanding menghadirkan kebijakan yang bersifat simbolik.
Menurut Rizky, sebagai kepala daerah, Gubernur Jawa Barat perlu mengedepankan kebijakan yang aspiratif dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Rizky menilai Jawa Barat kini telah berkembang menjadi wilayah yang majemuk. Selain masyarakat Sunda, provinsi tersebut juga dihuni berbagai etnis dan latar belakang budaya, seperti masyarakat Cirebon, Jawa, Betawi, Tionghoa, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Jawa Barat.
“Jawa Barat sudah menjadi rumah bersama. Karena itu, pemimpin harus melihat realitas hari ini, bukan hanya romantisme masa lalu. Sejarah penting untuk menjaga identitas, tetapi masa depan membutuhkan kebijakan yang mampu merangkul seluruh masyarakat,” ujar Rizky.
Ia berpendapat, nilai-nilai Sunda tidak harus diperkuat melalui perubahan nama provinsi. Menurutnya, ajaran Sunda justru akan lebih bermakna apabila diwujudkan dalam kebijakan yang mengedepankan welas asih, kepedulian, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.
Rizky juga mengingatkan bahwa perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda berpotensi menimbulkan penolakan dari sejumlah daerah yang memiliki identitas sejarah dan budaya berbeda.
“Ini bukan hanya soal Cirebon. Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki identitasnya sendiri. Jangan sampai kebijakan ini justru memunculkan kesan bahwa ada identitas yang lebih diutamakan dibanding yang lain,” katanya.
Ia menilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai pemegang kewenangan pemerintahan perlu mampu membaca dinamika dan arah perubahan zaman.
“Seorang gubernur bukan hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menyiapkan masa depan. Masa lalu adalah fondasi identitas, sedangkan masa depan adalah tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan yang inklusif, aspiratif, dan berpihak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizky menilai apabila pemerintah tetap mendorong perubahan nama tanpa membangun kesepahaman seluruh elemen masyarakat, bukan tidak mungkin akan muncul aspirasi baru dari daerah-daerah yang selama ini memiliki identitas dan sejarah tersendiri, seperti wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya atau Cirebon Nagari.
“Kalau pemerintah menggunakan pendekatan sejarah sebagai dasar kebijakan, maka daerah-daerah lain yang memiliki sejarah berbeda juga bisa mengajukan argumentasi yang sama. Ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menjadi preseden yang memicu fragmentasi wilayah,” jelasnya.
Di sisi lain, Rizky menegaskan masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi atas persoalan ekonomi dibandingkan perdebatan mengenai perubahan nama daerah.
“Hari ini masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Nilai tukar dolar meningkat, harga BBM mengalami kenaikan, harga kebutuhan pokok juga terus menunjukkan tren naik. Pemerintah semestinya memusatkan energi pada penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat.”
Menurutnya, kepemimpinan akan lebih dikenang apabila mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dibanding sekadar melahirkan kebijakan yang bersifat simbolik.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyatukan keberagaman, mendengar aspirasi seluruh kelompok masyarakat, serta menghadirkan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi rakyat. Itulah tantangan Jawa Barat hari ini dan masa depan,” pungkas Rizky.
