Anggota DPRD Jabar Encep Sugiana Dorong Evaluasi WFH, Soroti Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Publik
INAPOS, BANDUNG.- Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menegaskan pentingnya pengkajian ulang terkait efektivitas kebijakan tersebut, terutama dalam menjaga kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Menurut Encep, penerapan WFH memang memiliki sisi positif, khususnya dalam menekan biaya operasional seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan ini dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
“Kalau untuk bidang yang sifatnya administratif dan bisa dikerjakan di kantor tanpa harus turun ke lapangan, WFH mungkin tidak menjadi persoalan. Tapi untuk layanan publik dan pekerjaan lapangan, ini justru berpotensi mengganggu pelayanan,” ujarnya pada Selasa (14/4/26).
Ia menekankan bahwa kebijakan WFH seharusnya bersifat selektif, disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing dinas atau unit kerja. Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Encep juga menyebut, evaluasi terhadap pelaksanaan WFH perlu dilakukan secara berkala. Saat ini, kebijakan tersebut diterapkan satu hari dalam sepekan, sehingga perlu dilihat apakah benar-benar berdampak pada efisiensi anggaran sekaligus tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kalau memang terbukti efektif dan tidak berdampak negatif terhadap pelayanan, kebijakan ini bisa saja dilanjutkan dalam jangka panjang,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sistem monitoring dan pengawasan yang jelas terhadap pegawai yang menjalankan WFH. Tanpa pengawasan yang memadai, dikhawatirkan produktivitas kerja justru menurun.
“Jangan sampai WFH malah membuat pegawai tidak terpantau dan kinerjanya menurun. Harus ada sistem monitoring yang memastikan mereka tetap bekerja maksimal sesuai tugasnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya penyesuaian pola kerja dan perencanaan di masing-masing instansi agar selaras dengan skema kerja WFH. Hal ini penting untuk menjaga ritme kerja tetap optimal dan terukur.
DPRD Jawa Barat, lanjut Encep, akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut, agar tujuan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
