INAPOS, JAKARTA.- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menyelesaikan persoalan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan.
Instruksi tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) guna memastikan pasokan listrik kembali normal.
Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8/2026).
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman di beberapa titik. Karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur bersama PLN agar bisa menyelesaikannya dengan baik,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, gangguan listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi. Berdasarkan laporan dari PLN, pemadaman tersebut berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan kelistrikan.
“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya tidak ada masalah,” jelasnya.
Selain membahas pasokan listrik, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.
Di sisi lain, pemerintah membuka peluang penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan mekanisme harga pasar.
“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM bersubsidi untuk tidak dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, maka BBM nonsubsidi juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi sektor pertambangan. Seluruh perusahaan nasional yang memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar seluruh perusahaan mematuhi regulasi. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap komitmen hilirisasi, pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan. Kalau ada yang tidak menjalankan sesuai ketentuan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur agar pelaksanaannya sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkas Bahlil.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
