INAPOS, BANDUNG – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Agustus 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp17,25 triliun. Capaian tersebut terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berpotensi memengaruhi kinerja fiskal dan perekonomian daerah.
Surplus tersebut berasal dari total Pendapatan Negara yang mencapai Rp95,12 triliun atau 50,46 persen dari target. Sementara itu, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu tahun 2026 sebesar Rp112,86 triliun.
Dari sisi pendapatan, hingga akhir Agustus 2026 penerimaan negara di Jawa Barat tumbuh 5,17 persen. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp89,97 triliun atau tumbuh 5,54 persen secara tahunan (yoy).
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp70,58 triliun yang tumbuh 7,62 persen serta penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,39 triliun. Namun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi sebesar 1,36 persen secara yoy.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II hingga Agustus 2026 mengalami pertumbuhan 0,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Dari target APBN sebesar Rp53.266.319.321.000, sampai dengan Agustus 2026 terealisasi sebesar Rp29.792.598.290.191,” kata Eko pada Kamis (24/9/26).
Menurutnya, kontribusi terbesar penerimaan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp12.765.228.589.849 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp17.151.347.939.513.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, sejumlah sektor mencatat pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan. Sektor Transportasi dan Penyimpanan tumbuh 1,86 persen secara netto, Real Estate 22,54 persen, Aktivitas Profesional 22,38 persen, Perdagangan 20,28 persen, serta Keuangan dan Asuransi sebesar 17,83 persen.
Pertumbuhan sektor Keuangan dan Asuransi didorong akselerasi layanan keuangan digital serta peningkatan penyaluran kredit. Sementara sektor Perdagangan dipengaruhi peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyerapan tenaga kerja.
Meski demikian, sektor Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat dengan nilai Rp33,27 triliun. Sektor tersebut menyumbang 47,25 persen dari total penerimaan pajak di Jawa Barat dan tumbuh 0,45 persen hingga 31 Agustus 2026.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus 2026 mencapai Rp5,16 triliun atau 75,19 persen dari target tahun ini. Namun, angka tersebut mengalami kontraksi 0,94 persen secara yoy, terutama akibat penurunan PNBP lainnya yang terkontraksi 13,09 persen.
Belanja Negara Tumbuh, TKDD Tertekan
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu. Secara tahunan, realisasi tersebut mengalami kontraksi 0,86 persen.
Kontraksi terutama dipengaruhi penurunan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Sebaliknya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,25 persen dengan realisasi Rp30,26 triliun atau 59,51 persen dari pagu.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang mencapai Rp3,67 triliun atau tumbuh 101,36 persen dibandingkan Agustus 2025.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat negatif 13,36 persen dengan realisasi Rp47,61 triliun atau 77,01 persen dari pagu. Penyaluran TKD mencapai Rp45,86 triliun, sedangkan Dana Desa sebesar Rp1,75 triliun.
Perlambatan TKDD antara lain dipengaruhi penurunan pagu TKDD pada 2026, keterlambatan aturan penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir Agustus 2026.
KUR Capai Rp26,65 Triliun
Dukungan fiskal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat juga terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat. Hingga Agustus 2026, penyaluran KUR mencapai Rp26,65 triliun kepada 409,95 ribu debitur.
Selain itu, Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp1,55 triliun kepada 267,97 ribu debitur. Penyaluran KUR Jawa Barat berkontribusi 11,18 persen terhadap penyaluran KUR nasional, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima terbesar senilai Rp10,31 triliun.
Program pemerintah lainnya juga terus berjalan. Dukungan ketahanan pangan menghasilkan produksi beras sebesar 3.940.769 ton dengan realisasi anggaran Rp4,7 triliun dari pagu Rp10,33 triliun.
Program ketahanan energi terealisasi Rp8,7 triliun untuk 44,54 juta penerima. Program KDKMP mencatat 1,87 juta transaksi dengan nilai Rp15,9 miliar di 5.957 desa/kelurahan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 27 kabupaten/kota dengan 14,68 juta penerima manfaat melalui 6.794 SPPG.
Di sektor perumahan, penyaluran FLPP mencapai Rp4,11 triliun yang melibatkan 2.105 pengembang dan menghasilkan 32.649 unit rumah.
Sementara Program Sekolah Rakyat telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 102 rombongan belajar pada 22 sekolah dan menjangkau 2.520 siswa.
Adapun bantuan sosial melalui BPNT, PKH, dan POS_BST telah terealisasi Rp8,2 triliun untuk 12,86 juta penerima. Subsidi listrik mencapai Rp8,7 triliun untuk 44,54 juta penerima, sedangkan subsidi pupuk terealisasi Rp1,18 triliun bagi 1,73 juta penerima.
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73 Persen
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 2,25 persen secara kuartalan (q-to-q) dan 5,73 persen secara tahunan (yoy).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tercatat Rp486,11 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional menunjukkan pola yang serupa, dengan Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama.
Inflasi Jawa Barat pada Agustus 2026 tercatat 3,13 persen secara yoy dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,20. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 3,27 persen, sedangkan terendah di Kota Sukabumi sebesar 2,77 persen.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain emas perhiasan sebesar 0,62 persen, bensin 0,31 persen, daging ayam ras 0,25 persen, minyak goreng 0,15 persen, dan beras 0,13 persen.
Sebaliknya, bawang merah, telur ayam ras, dan tomat memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,12 persen, 0,12 persen, dan 0,06 persen.
Neraca perdagangan Jawa Barat pada Juli 2026 juga mencatat surplus USD2,84 miliar. Nilai ekspor mencapai USD3,98 miliar, sedangkan impor sebesar USD1,14 miliar. Secara kumulatif Januari-Juli 2026, surplus perdagangan Jawa Barat mencapai USD16,63 miliar.
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Masih Menjadi Perhatian
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada Agustus 2026 naik 0,27 persen menjadi 119,36. Kenaikan tersebut didorong peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,41 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,14 persen. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,07 persen menjadi 118,56.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 2025 tercatat sebesar 75,90, sama dengan nilai IPM nasional.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai 27,10 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,46 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,61 persen.
Adapun persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 sebesar 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa. Gini Ratio Jawa Barat tercatat 0,413.
Pemerintah menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Barat masih memiliki ketahanan di tengah ketidakpastian global. Permintaan domestik, inflasi yang terkendali, serta dukungan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Melalui APBN, pemerintah terus mendorong perlindungan masyarakat, menjaga daya beli dan kesejahteraan, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan dan kredibilitas APBN agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, serta kepercayaan pasar dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi
