INAPOS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama unsur TNI dan Polri sepakat mendirikan posko pengamanan bersama di kawasan Manggarai untuk mengantisipasi aksi tawuran antarkelompok pemuda yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.
Keputusan itu diambil setelah tawuran kembali pecah di sekitar Stasiun Manggarai pada Minggu (18/10/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pembentukan posko melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para pemuda setempat.
“Baik dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah daerah DKI Jakarta akhirnya bersepakat bersama para pemuda yang ada untuk mendirikan posko bersama. Dan saya menyetujui untuk itu,” tegas Pramono di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Menurut Pramono, keberadaan posko bersama diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terulangnya tawuran di kawasan Manggarai. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Ia menjelaskan, tawuran terbaru tersebut dipicu aksi saling provokasi antara dua kelompok pemuda. Kedua kelompok dilaporkan saling memprovokasi menggunakan petasan hingga berujung bentrokan dan menyebabkan sebuah kios terbakar.
“Memang ini saling memprovokasi dua kelompok pemuda kemudian bakar-bakar petasan dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi tawuran,” ungkapnya.
Pramono mengatakan, setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum untuk menangani tawuran dan menindak pihak-pihak yang terlibat.
Hingga Minggu malam, sebanyak enam orang telah diamankan karena diduga melakukan provokasi dan terlibat dalam aksi tawuran.
“Sampai dengan tadi malam ada enam orang yang kemudian ditangkap karena dianggap memprovokasi dan melakukan tindakan tawuran yang berlebihan,” kata Pramono.
Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam aksi kekerasan yang membahayakan keselamatan warga dan merusak fasilitas umum.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memfasilitasi penyediaan sarana publik bagi warga Manggarai, termasuk fasilitas olahraga. Pembangunan fasilitas tersebut menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Sarana olahraga itu diharapkan menjadi ruang positif bagi para pemuda untuk menyalurkan energi, mengembangkan minat dan bakat, serta mengurangi potensi keterlibatan dalam tawuran.
Namun, menurut Pramono, penyediaan fasilitas publik tersebut belum sepenuhnya menghentikan aksi tawuran di kawasan Manggarai.
“Di tempat itu sesuai dengan pada waktu kunjungan saya ke sana, mereka minta untuk dibangunkan fasilitas publik untuk olahraga dan sudah kita lakukan itu dari CSR yang ada. Tetapi sampai hari ini tawuran itu masih ada,” tandasnya.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh melalui penguatan pengamanan, keterlibatan masyarakat, dan penyediaan kegiatan positif bagi generasi muda.
Pendirian posko bersama diharapkan menjadi langkah konkret untuk mencegah tawuran berulang, menjaga keamanan di sekitar Stasiun Manggarai, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
