INAPOS, DEMAK – Model penanganan tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa Tengah mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ahmad Wiyagus, bahkan meminta agar pola penanganan TBC yang diterapkan di Jawa Tengah menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Wiyagus saat meninjau layanan Active Case Finding (ACF) TBC yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (14/10/2026).
“Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini, menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Oktavianus, dalam rangka meninjau pelaksanaan layanan ACF TBC terintegrasi CKG di tiga kabupaten di Jawa Tengah, yakni Jepara dan Kudus pada 13 Oktober 2026 serta Demak pada hari berikutnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penemuan kasus TBC secara aktif, meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan, serta mendorong penanganan yang lebih terpadu di tingkat daerah.
Penanganan TBC Tidak Cukup dengan Menemukan Kasus
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penanggulangan TBC tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan memberikan pengobatan kepada pasien. Penelusuran kontak erat serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular juga harus menjadi perhatian.
Menurut Sumarno, kunjungan pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jawa Tengah merupakan bentuk dukungan untuk memperkuat penanganan TBC secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, pengobatan pasien, hingga tindak lanjut terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasus, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberian TPT kepada orang yang memenuhi kriteria medis merupakan salah satu langkah penting untuk menekan risiko berkembangnya infeksi menjadi penyakit TBC dan membantu memutus rantai penularan.
Apabila penemuan kasus tidak diikuti dengan penanganan kontak erat secara optimal, potensi munculnya kasus baru pada tahun-tahun berikutnya tetap perlu diwaspadai. Karena itu, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan pemeriksaan dan pengobatan pasien.
Desa Siaga TBC Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas
Selain memperkuat layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pembentukan dan penguatan Desa Siaga TBC sebagai bagian dari gerakan bersama untuk menemukan kasus di tengah masyarakat.
Sumarno menilai, keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting, terutama untuk membangun pemahaman masyarakat sebelum pemeriksaan dan penelusuran kesehatan dilakukan.
Salah satu praktik yang dinilai dapat dikembangkan adalah kolaborasi di Kabupaten Demak dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Kedua unsur tersebut dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan TBC, sehingga upaya penemuan kasus aktif dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan warga.
Pemprov Jawa Tengah berharap praktik kolaborasi tersebut dapat diterapkan di daerah lain. Dengan demikian, jangkauan penemuan kasus TBC semakin luas dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat dapat dilakukan secara lebih optimal.
Fasilitas Kesehatan Diperkuat, Kolaborasi Pusat dan Daerah Ditingkatkan
Sumarno juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Menurutnya, fasilitas kesehatan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung akses pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat pengendalian TBC di daerah.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penemuan kasus, memastikan pasien memperoleh pengobatan sesuai standar medis, serta menjamin kontak erat mendapatkan pemeriksaan dan tindak lanjut pencegahan sesuai ketentuan.
Melalui integrasi penemuan kasus aktif, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pencegahan penularan, dan pelibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TBC dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Apabila praktik tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, model penanganan TBC di Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya pengendalian TBC secara nasional.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi
