INAPOS, KOTA CIREBON.- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Cirebon (AMMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Cirebon, mulai dari pencabutan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah hingga audit tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Cirebon.
Aksi berlangsung dengan membawa berbagai spanduk dan menyampaikan orasi yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah. Massa menilai beberapa kebijakan yang diterapkan saat ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Doni, mengatakan pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 169 Tahun 2026 dinilai perlu dikaji ulang.
Menurutnya, pelibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam satgas tersebut berpotensi menimbulkan kesan represif serta intimidatif, khususnya bagi masyarakat kecil yang menjadi wajib pajak.
“Kami mendesak Wali Kota Cirebon mencabut Keputusan Wali Kota Nomor 169 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah karena berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat,” ujar Doni dalam orasinya.
Selain menolak keberadaan satgas tersebut, AMMC juga meminta Pemerintah Kota Cirebon melakukan audit ulang terhadap besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025.
Massa menilai besaran tunjangan tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik dan disesuaikan dengan prinsip kewajaran serta kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dalam aksi itu, AMMC juga menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 yang mencatat adanya potensi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp1,44 miliar yang berkaitan dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon.
“Bagaimana masyarakat diminta patuh membayar pajak, sementara masih ada persoalan kewajiban pajak yang menjadi temuan BPK. Hal ini harus menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan publik,” kata Doni.
Selain persoalan pajak dan tunjangan DPRD, massa juga mengkritisi kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon. Menurut mereka, upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
AMMC menyoroti masih adanya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah serta persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Melalui aksi tersebut, massa berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kontroversial, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mengedepankan pelayanan publik yang lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
