INAPOS, JAKARTA.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, penurunan kualitas udara, hingga gangguan kesehatan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara itu, fenomena El Nino diprediksi masih berlangsung hingga awal 2027.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi pembina Apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Jakarta Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Rabu (2/9/2026).
“Berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2026, dengan fenomena El Nino yang masih berlangsung hingga awal tahun 2027,” ujar Pramono.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius karena cuaca panas dan kering dapat meningkatkan berbagai risiko bencana. Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 457 peristiwa kebakaran di wilayah Jakarta.
Mayoritas kejadian dilaporkan terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain korsleting listrik, pembakaran sampah, serta kelalaian membuang puntung rokok.
“Kondisi cuaca yang terus berubah menyebabkan kita harus selalu siaga dan menyiapkan langkah mitigasi cadangan,” kata Pramono.
Selain ancaman kebakaran, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan dan kekurangan air bersih.
Pramono meminta BPBD menyiapkan 29 tangki air yang berasal dari 10 instansi dan lembaga untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Mobil tangki air tersebut disiapkan untuk mendukung distribusi air bersih hingga tingkat kelurahan, terutama di wilayah yang membutuhkan.
Pramono mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama berbagai unsur terkait yang telah menyiapkan sumber daya untuk menghadapi dampak musim kemarau.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terlambat melakukan antisipasi terhadap berbagai potensi dampak yang muncul.
Setiap perangkat daerah diminta memahami risiko sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sekaligus mengenali karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Serta identifikasi kebutuhan masyarakat agar dukungan sumber daya dapat dipersiapkan dan dapat disalurkan bila dibutuhkan,” lanjutnya.
Pemprov DKI Jakarta juga diminta menyiapkan sejumlah langkah mitigasi lain, mulai dari pencegahan kebakaran, menjaga kualitas udara, memperkuat ketahanan pangan, melindungi kesehatan masyarakat, hingga memastikan sistem informasi dan respons cepat berjalan sampai tingkat wilayah terbawah.
Pramono menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
“Bangun kerja sama lintas sektor yang solid di lapangan agar komunikasi berjalan efektif, seluruh unsur dapat bergerak bersama secara cepat dan efisien,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), relawan, dan mitra kebencanaan memperkuat pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran.
Selain itu, pengawasan stok pangan dan edukasi mengenai bahaya arus pendek listrik di permukiman padat penduduk juga perlu ditingkatkan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, relawan, dan mitra atas dukungan dan kolaborasinya dalam penanganan kebencanaan di Jakarta selama ini,” tutur Pramono.
Pramono mengimbau masyarakat turut berperan dalam menghadapi musim kemarau dengan menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan dari sumber api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR).
Apel siaga tersebut diikuti sekitar 1.027 personel yang terdiri atas jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, serta berbagai mitra kebencanaan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan, warga yang membutuhkan bantuan air bersih akibat kekeringan dapat melapor melalui layanan darurat 112.
BPBD DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan mekanisme distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami sudah berkoordinasi juga dengan PAM Jaya untuk menyiapkan jalur komunikasi terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan,” jelas Marulitua.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
