INAPOS, JAKARTA.- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menurut Herman, ketiga fungsi konstitusional tersebut harus berjalan beriringan dengan sinergi bersama pemerintah. Langkah itu diperlukan untuk melahirkan strategi yang tepat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di DPR ini kan fungsi tugasnya adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Tentu di tengah-tengah tantangan global yang saya kira tidak mudah, DPR bersama pemerintah terus mencari atau berikhtiar untuk bisa melahirkan strategi yang tepat dan kita terbukti bahwa ekonomi kita masih tumbuh positif dan bahkan di atas 5 persen,” ujar Herman kepada Parlementaria di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Herman mengatakan sinergi dengan pemerintah tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR secara optimal, termasuk dalam menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat.
Dalam bidang legislasi, ia menyebut setiap komisi diberikan ruang untuk membahas dua rancangan undang-undang. Sementara itu, regulasi yang bersifat mendesak dapat dibahas melalui Badan Legislasi (Baleg).
Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap regulasi yang telah dibentuk tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Menurut Herman, perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun dinamika global menuntut peraturan perundang-undangan untuk terus beradaptasi.
“Ada banyak undang-undang yang dihasilkan di masing-masing komisi dan tentu yang paling penting juga kita merevisi. Karena undang-undang harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,” tuturnya.
Selain fungsi legislasi, Herman memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah melalui fungsi pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR menurutnya tidak menempatkan diri sebagai oposisi, melainkan sebagai mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah.
“DPR terus memberikan dukungan penuh ya, karena bagaimanapun tentu kita tidak bisa menjadi oposan terhadap pemerintah. Justru kita ingin menjadi mitra kerja yang positif terhadap berbagai program dan pelaksanaan program anggaran yang ini dijalankan oleh pemerintah dan ini dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Namun, dukungan tersebut bukan berarti DPR mengabaikan fungsi pengawasan. Herman menegaskan setiap program dan anggaran pemerintah tetap harus diawasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Herman menilai sejumlah program pemerintah memiliki potensi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, MBG dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga dinilai memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa apabila dapat berjalan secara optimal.
“Kita melihat sisi positifnya lah ya, misalkan makan bergizi gratis, sisi positifnya adalah bisa memberikan asupan gizi kepada anak-anak sekolah. KDMP memang belum berfungsi secara optimal, tapi kalau berfungsi dengan baik dan bisa dijalankan dengan baik, ini juga akan menjadi new engine, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di desa,” jelas Herman.
Lebih jauh, Herman menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah perlu tetap berpijak pada prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia berharap pengelolaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ekonomi konstitusi, kata Herman, harus diwujudkan melalui kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Herman menegaskan fungsi pengawasan DPR menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan tersebut dilakukan hingga tingkat pelaksanaan sehingga anggaran yang telah disetujui bersama pemerintah dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Nah, ini yang penting dan DPR akan mengawasi sampai tingkat itu, sehingga betul-betul setiap satuan rupiah yang disetujui di DPR, dilaksanakan oleh pemerintah, ini efektif untuk bisa mensejahterakan rakyat,” tegas Herman.
Menurutnya, sinergi antara DPR dan pemerintah perlu terus diperkuat agar kebijakan pembangunan tidak hanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
