INAPOS, JAKARTA – Delapan fraksi DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Delapan fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Meski menyetujui pembahasan lanjutan, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, efektivitas belanja negara, serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam RAPBN 2027.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Target tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPR karena pertumbuhan ekonomi dinilai perlu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan.
PDIP Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Fraksi PDI Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen harus diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan produktivitas.
Fraksi tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp242 triliun.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono Kanang menekankan agar pelaksanaan program tersebut dilakukan secara tepat sasaran dan memiliki tata kelola yang baik.
“Pelaksanaan harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bervisi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” kata Budi.
Menurutnya, besarnya anggaran MBG perlu diiringi dengan pengawasan dan pengelolaan yang optimal sehingga manfaat program benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
NasDem Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi dan Dividen BUMN
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen cukup optimistis sekaligus realistis untuk dibahas.
Namun, NasDem menekankan perlunya sejumlah prakondisi fundamental untuk mendukung pencapaian target tersebut. Di antaranya pembenahan sektor logistik dan birokrasi guna meningkatkan efisiensi perekonomian.
NasDem juga mendorong pemerintah menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3–5,5.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dampak pengalihan dividen kepada BPI Danantara.
Fraksi NasDem meminta pemerintah memastikan kebijakan dividen BUMN dilakukan secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gerindra Sebut Pemerintah Berpihak kepada Rakyat
Fraksi Partai Gerindra turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli.
“Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat,” ujar Kamrussamad.
Sementara itu, Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RUU APBN 2027 pada tahap berikutnya.
Keempat fraksi tersebut tetap memberikan sejumlah perhatian terhadap efektivitas belanja negara, pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal.
Pembahasan RUU APBN 2027 Berlanjut
Setelah seluruh pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RUU APBN 2027 akan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Pemerintah dijadwalkan memberikan tanggapan atas pandangan umum delapan fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Persetujuan delapan fraksi untuk melanjutkan pembahasan menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBN 2027, yang nantinya akan menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan perekonomian nasional pada tahun mendatang.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
