INAPOS, KOTA CIREBON.- Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), menggelar reses bersama ratusan struktur Partai NasDem Kecamatan Harjamukti hingga tingkat kelurahan dan RW.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi HSG untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menguatkan peran struktur Partai NasDem sebagai jembatan komunikasi masyarakat dengan Fraksi NasDem di DPRD Kota Cirebon.
Sejumlah aspirasi disampaikan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pelayanan BPJS dan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM, pariwisata, hingga penataan wilayah.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah perlunya kajian mengenai pemekaran kecamatan dan kelurahan, khususnya di wilayah Kecamatan Harjamukti.
HSG mengatakan, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II 2025, Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk mencapai 132.130 jiwa. Angka tersebut menjadikan Harjamukti sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Cirebon.
Ia mencontohkan Kelurahan Kalijaga yang memiliki 39.157 penduduk. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total penduduk Kecamatan Pekalipan yang tercatat sebanyak 31.460 jiwa.
“Ini bukan gagasan dari atas. Ini aspirasi dari bawah yang kami dengar langsung. Kalijaga hanya salah satu contoh. Karyamulya dan beberapa kelurahan lainnya juga memiliki penduduk yang besar,” ujar HSG pada Selasa (18/8/26).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan kajian secara komprehensif, terutama dari sisi beban pelayanan publik, luas wilayah, rentang kendali pemerintahan, hingga pemerataan pembangunan.
HSG menilai, pemekaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Harjamukti saat ini juga telah terbagi menjadi dua daerah pemilihan (dapil). Namun, HSG menegaskan pembagian dapil tersebut hanya menjadi data pendukung dan bukan dasar utama untuk mengusulkan pemekaran.
“Pembicaraan ini bukan soal pemilu. Yang utama adalah pelayanan. Kalau Harjamukti lebih efektif ditata menjadi dua kecamatan sehingga pelayanan lebih dekat dan pembangunan lebih merata, tentu gagasan ini layak dikaji secara serius,” tegasnya.
Ia menekankan, kajian pemekaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, apabila nantinya diperlukan penataan wilayah, kebijakan tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain persoalan pemekaran wilayah, masyarakat dalam reses tersebut juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya. Di antaranya terkait pelayanan BPJS dan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengembangan UMKM, pariwisata, serta berbagai persoalan penataan wilayah.
HSG memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diinventarisasi untuk kemudian dikawal melalui fungsi DPRD, baik penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
Ia juga menegaskan pentingnya mengaktifkan struktur Partai NasDem hingga tingkat RW agar komunikasi dengan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya ketika momentum pemilu tiba.
“Struktur di RW harus menjadi mata dan telinga kita. Aspirasi dari bawah kita dengarkan, kita petakan, lalu kita perjuangkan. Reses bukan seremonial, tetapi harus menghasilkan kerja nyata untuk masyarakat,” pungkas HSG.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
