Petani Masih Hadapi Banyak Masalah, PDIP Jabar Dorong Pemerintah Lebih Serius Urus Pertanian
Inapos.id, Cirebon – Peringatan Hari Tani Nasional di Jawa Barat menjadi momentum refleksi atas nasib petani yang hingga kini masih dihadapkan pada persoalan klasik, mulai dari pupuk, air, hingga regenerasi petani.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa komitmen partai untuk merawat bumi dan memperjuangkan kedaulatan pangan terus digelorakan. Hal itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Tani tingkat Jawa Barat yang digelar di Desa Matangaji, Kabupaten Cirebon, Minggu (28/9/2025).
“Agenda hari ini adalah bagian dari peringatan Hari Tani Nasional yang secara nasional sudah kita lakukan di Lenteng Agung, Jakarta, pada 24 September lalu. Ada seminar, ada pameran produk pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kita rayakan di Jawa Barat, sebagai bentuk komitmen perjuangan yang selalu diinstruksikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Ono.
Ono menekankan, perjuangan itu tidak hanya simbolik. PDI Perjuangan, kata dia, konsisten melakukan aksi nyata, mulai dari menanam pohon, membersihkan sungai, mengelola sampah, memberikan edukasi pertanian organik, hingga mendorong pengendalian alih fungsi lahan.
Namun di balik semangat itu, Ono menyoroti masih banyaknya masalah yang mendera petani. Mulai dari kepemilikan lahan, keterbatasan infrastruktur, minimnya sarana-prasarana produksi, akses permodalan, hingga keterlambatan adopsi teknologi.
“Problem besar lainnya adalah regenerasi petani. Kalau lima masalah dasar ini tidak terselesaikan, anak-anak muda akan lebih memilih kerja di pabrik ketimbang jadi petani. Tapi kalau satu hektare sawah bisa memberikan keuntungan Rp3,5 juta per bulan, saya yakin banyak pemuda yang mau terjun ke pertanian,” jelas Ono.
Soal pupuk subsidi, Ono menyebut regulasi sebenarnya sudah dipermudah pemerintah. Cukup dengan KTP, petani seharusnya bisa mendapatkannya. Namun praktik di lapangan sering terkendala karena perbedaan data antara domisili dan lahan garapan.
“Padahal secara teknis sudah jelas, dasar pemberian pupuk itu berdasarkan lahan, bukan domisili petani. Sayangnya di lapangan masih rumit, sehingga pupuk jadi masalah klasik,” ungkapnya.
Ono juga menyoroti persoalan obat-obatan pertanian yang hingga kini tidak diatur oleh pemerintah. Harga yang mahal dan dikuasai pasar besar membuat petani semakin tertekan. “Harga gabah memang mulai membaik, tapi kalau biaya produksi tetap tinggi, hasilnya sama saja,” katanya.
Terkait alat mesin pertanian (alsintan), Ono menyarankan pemerintah membuat skema baru agar buruh tani tidak kehilangan pekerjaan. “Alsintan seharusnya diberikan kepada buruh tani, bukan petani pemilik lahan. Supaya buruh juga punya pekerjaan dengan mengoperasikan bantuan dari pemerintah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, menegaskan bahwa peran petani tetap strategis sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.
“Petani kita luar biasa, selalu mandiri menghadapi persoalan tanpa banyak mengeluh. Tapi harus kita akui, mereka masih menghadapi masalah serius, mulai dari pupuk, air, hingga irigasi. Debit air ke sawah pun banyak yang tidak maksimal karena sumber mata air menyusut,” kata Bambang.
Ia menekankan perlunya kerja sama lintas pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, untuk menjaga ketersediaan air dan memperbaiki tata kelola pertanian.
Sebagai bentuk dukungan nyata, PDIP Jabar membagikan sejumlah bantuan, termasuk pompa air, bagi kelompok tani yang terdampak kekeringan.
“Peringatan Hari Tani ini bukan hanya seremonial, tapi pengingat bahwa kedaulatan pangan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan petani,” pungkas Bambang.***(Din)
