APINDO Cirebon Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Upah dan Investasi di Tengah Aksi Buruh PT Long Rich
INAPOS, KAB CIREBON.- Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kabupaten Cirebon, Ir. Asep Sholeh Fakhrul Insan, S.T., S.H., M.H., menanggapi aksi unjuk rasa ratusan karyawan PT Long Rich yang berlangsung di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin (22/12/25).
Asep Sholeh menegaskan bahwa dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan, semua pihak perlu berpikir secara seimbang dan rasional, agar pertumbuhan dunia usaha tetap terjaga, produktivitas meningkat, serta lapangan kerja terus tersedia bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Kita harus mampu berpikir seimbang. Jangan sampai kenaikan dipaksakan terlalu tinggi tetapi keseimbangannya tidak terjaga. Kalau itu terjadi, investor bisa pergi dari Kabupaten Cirebon,” ujar Asep Sholeh kepada Inapos.
Ia mengingatkan bahwa selama ini unjuk rasa identik dilakukan oleh buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan. Hal tersebut sah dan dijamin oleh undang-undang. Namun, menurutnya, pengusaha juga memiliki bentuk “unjuk rasa” sendiri yang jauh lebih berdampak, yakni melalui keputusan bisnis seperti menutup pabrik atau menghentikan investasi.
“Kalau pengusaha ikut ‘unjuk rasa’ dengan cara menutup pabrik, apa jadinya? Dampaknya langsung terasa. Produksi berhenti, investasi hengkang, dan yang paling dirugikan justru buruh karena kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Asep Sholeh menilai, persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dilihat semata-mata dari sisi kenaikan upah. Isu yang lebih besar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara investasi dan produktivitas, sehingga dunia usaha tetap berjalan dan kesempatan kerja tidak hilang.
Menurutnya, upah layak memang menjadi hak pekerja. Namun di sisi lain, pengusaha juga membutuhkan kepastian biaya, produktivitas yang seimbang, regulasi yang jelas, serta iklim usaha yang kondusif. Jika beban usaha terus meningkat sementara produktivitas stagnan, maka keberlangsungan industri akan terancam.
“Kalau ini dibiarkan, siklusnya akan terus berulang. Buruh demo, pengusaha tertekan, pabrik tutup, lalu buruh kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya semua pihak sama-sama rugi,” tegasnya.
Untuk menjaga harmoni hubungan industrial di Kabupaten Cirebon, APINDO mendorong beberapa langkah strategis, di antaranya dialog yang jujur dan rutin antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, bukan hanya saat konflik terjadi.
Selain itu, peningkatan produktivitas harus menjadi agenda bersama melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan efisiensi kerja. Kebijakan pengupahan juga dinilai perlu disusun secara adil dan realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, sektor usaha, serta daya saing investasi tanpa mengabaikan kebutuhan hidup layak pekerja.
Asep Sholeh juga menekankan pentingnya kepastian usaha jangka panjang agar pengusaha mau bertahan dan berkembang, sehingga penyerapan tenaga kerja tetap terjaga. Ia mengajak semua pihak untuk mengubah konflik menjadi kolaborasi.
“Buruh dan pengusaha bukan lawan, tetapi mitra dalam satu ekosistem. Menjaga investasi bukan berarti mengorbankan buruh, dan memperjuangkan buruh bukan berarti mematikan dunia usaha,” pungkasnya.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
