INAPOS, BANDUNG.- Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat dinilai belum menjadi agenda yang mendesak untuk dibahas. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, dr. Encep Sugiana, meminta pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Encep, Jawa Barat saat ini masih menghadapi tantangan besar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemerataan pembangunan. Karena itu, pembahasan mengenai pergantian nama provinsi dinilai belum layak menjadi prioritas.
“Kalau saya memandang, pergantian nama Provinsi Jawa Barat belum menjadi sesuatu yang urgen untuk dibahas sekarang. Kita sedang menghadapi banyak persoalan yang membutuhkan solusi nyata, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan berbagai persoalan lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Rabu (8/7/26).
Encep menegaskan, pemerintah provinsi seharusnya memusatkan perhatian pada pelaksanaan program-program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai perubahan nama provinsi belum tentu membawa dampak terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan warga.
“Belum tentu dengan mengubah nama provinsi, kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat meningkat. Karena itu, kita harus melihat dulu urgensinya. Kalau memang belum mendesak, saya rasa tidak perlu menjadi pembahasan utama saat ini,” katanya.
Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan pemerintah, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pembangunan penerangan jalan umum, peningkatan mutu pendidikan, hingga pemerataan akses sekolah negeri di berbagai daerah yang masih membutuhkan.
Selain itu, Encep juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama pemerintah dengan sekolah swasta agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Di bidang kesehatan, Encep mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan fasilitas rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mencontohkan rencana pengambilalihan rumah sakit di wilayah Pantura menjadi rumah sakit milik pemerintah provinsi, serta pengembangan fasilitas di Rumah Sakit Pameungpeuk agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, Encep berharap meningkatnya investasi di Jawa Barat dapat diikuti dengan bertambahnya penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Lebih baik sekarang kita fokus mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menekan angka pengangguran melalui investasi dan penyiapan SDM yang siap memasuki dunia kerja,” tegasnya.
Encep mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mengutamakan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dibandingkan membahas isu perubahan nama Provinsi Jawa Barat yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Reporter: Ayi
Editor: RedaksiÂ
