INAPOS, JAKARTA.- Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak luas karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama pasokan listrik nasional.
Habib Aboe menegaskan, apabila terdapat penyimpangan dalam kebijakan DMO batu bara yang berdampak pada terganggunya pasokan energi hingga menyebabkan pemadaman listrik bergilir, maka kasus tersebut harus diungkap secara menyeluruh.
“Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan yang berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin kuat apabila aparat bekerja secara profesional, independen, dan berlandaskan alat bukti yang sah.
Di sisi lain, Habib Aboe mengingatkan agar seluruh tahapan proses hukum tetap mengedepankan prinsip due process of law. Menurutnya, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menghormati hak-hak setiap pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga ditempuh melalui prosedur yang benar,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Habib Aboe juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani perkara-perkara strategis, termasuk dugaan korupsi di sektor energi.
Ia berharap setiap institusi negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara proporsional sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya benturan antarlembaga di mata publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kolaborasi yang sehat, saling menghormati kewenangan, dan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum serta memberantas korupsi,” katanya.
Menurut Habib Aboe, koordinasi yang baik antarpenegak hukum akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, seluruh institusi harus memperlihatkan soliditas dalam menjalankan kewenangannya. Publik tidak ingin melihat polemik antarlembaga, melainkan ingin melihat hasil nyata berupa pengungkapan perkara secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
