INAPOS, JAKARTA.- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin parah, khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan.
Puan juga meminta Pemerintah memastikan perlindungan masyarakat di daerah terdampak, mengingat Karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga kualitas udara.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tercatat cukup tinggi. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 767 titik.
Selanjutnya, Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak 3 titik.
Puan menilai kondisi tersebut harus segera direspons melalui langkah penanganan yang terukur dan terintegrasi. Menurutnya, Karhutla yang meluas dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya kegiatan sekolah dan aktivitas masyarakat, hingga kerusakan habitat satwa.
Kabut asap akibat Karhutla juga berpotensi menimbulkan dampak lintas batas. Bahkan, kabut pekat dilaporkan menyebabkan jarak pandang hanya tersisa sekitar 10 meter di sejumlah titik terdampak parah, seperti Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Puan Minta Wilayah Rawan Jadi Prioritas Penanganan
Untuk mempercepat penanganan, Puan meminta Pemerintah menetapkan zona operasi prioritas Karhutla berdasarkan sejumlah indikator, seperti hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kapasitas pemadaman daerah.
“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan juga mendorong Pemerintah pusat memberikan dukungan langsung kepada daerah yang mengalami keterbatasan dalam menangani Karhutla.
“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkapnya.
Menurut Puan, operasi pemadaman dari darat harus diperkuat untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Sementara itu, pemadaman dari udara perlu difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain memperkuat infrastruktur pemadaman, Puan menekankan pentingnya keselamatan petugas yang berada di garis depan penanganan Karhutla.
“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.
“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjut Puan.
Perlindungan Warga Harus Diperkuat
Selain penanganan titik api, Puan meminta Pemerintah segera memetakan dampak Karhutla terhadap masyarakat. Ia menilai perlindungan warga harus menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan upaya pemadaman.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.
Jika indeks kualitas udara telah melewati ambang batas yang membahayakan kesehatan, Puan mendorong Pemerintah mengambil langkah darurat dengan meminta masyarakat mengurangi atau menghentikan sementara aktivitas di luar rumah.
“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” sebutnya.
Puan juga meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak membuka layanan kesehatan tambahan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tambah Puan.
Soroti Dampak Kabut Asap ke Negara Tetangga
Di sisi lain, Puan menyoroti dampak kabut asap Karhutla Indonesia yang mulai dirasakan negara tetangga. Kabut asap pekat disebut menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.
Puan meminta Pemerintah tidak menunggu hingga muncul kembali keberatan dari negara tetangga sebelum melakukan penanganan secara maksimal.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK tersebut juga mendorong Pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan Karhutla meluas.
Menurut Puan, kerugian akibat Karhutla sangat besar karena tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta aktivitas ekonomi.
“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.
Puan meminta pemerintah daerah turut mengevaluasi penyebab Karhutla dapat meluas dengan cepat, termasuk efektivitas pencegahan dan respons ketika titik api pertama kali ditemukan.
“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
