SORONG — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan kritik keras terkait ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Papua. Ia menilai masyarakat adat setempat hanya menjadi penonton di tanah sendiri karena hasil hutan dan lahan pertambangan sebagian besar dikuasai oleh segelintir tokoh, purnawirawan, dan konglomerat asal Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Elisa di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam forum Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).
“Kami Cuma Numpang”
Elisa mengungkapkan bahwa eksploitasi hasil hutan di Papua belum memberikan dampak kesejahteraan yang adil bagi warga lokal. Banyak konsesi lahan skala besar yang justru dimiliki oleh pihak di luar Papua.
“Papua ini seksi. Kami tinggal di Papua, tapi hutan ini sudah habis. Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua tidak punya, kita cuma numpang,” tegas Elisa.
Ia menambahkan bahwa ancaman serupa terjadi pada sektor pertambangan. Tanpa kepastian hukum yang kuat, masyarakat adat kerap tidak berdaya saat berhadapan dengan pemodal besar.
Menurut Elisa, situasi ini merupakan realitas lapangan yang memicu sengketa tanah secara berulang.
“Minta Kepastian Hukum Lahan Adat”
Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendesak pemerintah pusat agar mempercepat legalisasi dan perlindungan hak atas tanah adat. Kepastian hukum dianggap vital agar masyarakat lokal memiliki posisi tawar (bargaining power) dalam skema investasi.
Pemerintah daerah berencana mengalokasikan anggaran untuk mendanai pemetaan wilayah adat, yang diawali dari Kabupaten Sorong Selatan sebelum diperluas ke daerah lain.
“Kami minta dukungan, kalau ada urusan hukum atau tanah masyarakat adat harus dipercepat. Ini supaya rakyat punya tanah bisa diproteksi dan dijadikan modal untuk berinvestasi,” ujar Elisa.
“Forum Lintas Sektor”
Ketua Panitia PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, menjelaskan forum ini dihadiri oleh 1.030 peserta dari enam provinsi di Tanah Papua. Acara ini juga melibatkan perwakilan 15 kementerian, dua delegasi kedutaan besar, serta 56 mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil.
Hasil masukan dan rekomendasi dari forum lintas sektor tersebut rencananya diserahkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.
