INAPOS, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia mengingatkan agar platform digital tersebut benar-benar mampu meningkatkan transparansi pengadaan sekaligus membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.
“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun, sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai aspek keterbukaan dan objektivitas dalam mekanisme verified seller atau pemasok terverifikasi harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, kriteria pemilihan pemasok perlu disusun secara proporsional agar tidak hanya menguntungkan pelaku usaha berskala besar.
Netty menegaskan, pelaku usaha di daerah harus mendapat kesempatan yang sama untuk masuk dalam rantai pasok Program MBG.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegas Netty.
Selain transparansi harga dan pemerataan pemasok, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu mengingatkan pentingnya menjamin kualitas dan keamanan pangan di seluruh rantai pasok MBG.
Ia mendorong agar marketplace tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga dilengkapi sistem penelusuran (traceability) terhadap asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, serta pemenuhan standar kualitas.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri (traceability) asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” jelasnya.
Netty juga meminta BGN mempertimbangkan karakteristik rantai pasok dan dinamika harga yang berbeda di setiap daerah. Menurutnya, kebijakan pengadaan bahan pangan tidak bisa sepenuhnya diseragamkan karena terdapat perbedaan harga komoditas dan biaya logistik antarwilayah.
“Harga bahan pangan dan biaya logistik antarwilayah berbeda-beda. Karena itu, marketplace harus berbasis pada kondisi pasar daerah setempat,” tambah Netty.
Ia berharap marketplace MBG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pengadaan pangan yang transparan, aman, dan inklusif. Di saat yang sama, keberadaan platform tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
