INAPOS, KAB CIREBON.- Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti persoalan ketersediaan air bersih dan terbatasnya jaringan irigasi pertanian saat menggelar reses di Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, legislator yang akrab disapa Kang Hero itu menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan air bersih, kendala pengairan lahan pertanian, serta dukungan bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil. Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati.
Herman Khaeron mengatakan, persoalan ketersediaan air masih menjadi tantangan serius di wilayah Cirebon dan Indramayu yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kebutuhan air untuk mengairi sawah, tetapi juga pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat sehari-hari.
“Problematikanya hampir sama, karena wilayah Indramayu dan Cirebon adalah wilayah pertanian. Persoalan hari ini adalah ketersediaan air, baik untuk pertanian maupun air minum masyarakat,” ujar Kang Hero.
Sebagai salah satu langkah cepat, ia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki mobil tangki air bersih yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berencana mengupayakan pengiriman air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Kang Hero mengungkapkan, sebagian kawasan pertanian di daerah pemilihannya, meliputi Cirebon dan Indramayu, masih mengandalkan curah hujan karena belum didukung jaringan irigasi teknis yang memadai.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang memiliki sekitar 18.000 hektare lahan baku sawah yang menurut pemaparannya belum terjangkau jaringan irigasi.
Kondisi tersebut membuat petani sangat bergantung pada musim hujan untuk memulai kegiatan tanam. Ketika musim kemarau tiba, ketersediaan air menjadi kendala yang dapat menghambat produktivitas pertanian.
Padahal, menurut Herman, sejumlah sumber air sebenarnya tersedia. Karena itu, ia menilai perlu dilakukan kajian mengenai penyebab waduk atau sumber air yang berpotensi mendukung pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kawasan daerah pemilihan saya, Cirebon dan Indramayu, sebagian besar masih tadah hujan. Padahal, sumber airnya ada. Ini yang harus kita cari solusinya agar lahan pertanian bisa mendapatkan pengairan,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan jaringan irigasi perlu dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Herman menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum terkait persoalan pengairan tersebut. Menurutnya, komunikasi itu mendapat respons untuk merencanakan penanganan kebutuhan irigasi di kawasan pertanian yang belum terlayani.
Ia memperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 hektare lahan berpotensi mendapatkan dukungan pengairan dari Waduk Sidawarna. Namun, realisasinya masih membutuhkan perencanaan lebih lanjut, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan jaringan irigasi.
“Pembangunannya bisa direncanakan dan dilakukan secara bertahap. Tidak harus seluruhnya selesai sekaligus, tetapi harus ada langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang sudah bertahun-tahun dihadapi petani,” tegasnya.
Selain pembangunan jaringan irigasi, Herman Khaeron mendorong pemanfaatan teknologi pompanisasi sebagai alternatif untuk membantu pengairan sawah, terutama di wilayah yang berada di sekitar sungai atau sumber air lainnya.
Menurutnya, pompa air dapat menjadi solusi apabila sumber air tersedia dan penggunaannya direncanakan dengan baik.
Dalam kunjungannya, ia juga menemukan adanya petani yang memodifikasi sistem penggerak pompa dengan menggunakan gas LPG tiga kilogram sebagai alternatif bahan bakar.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya dari masyarakat, penggunaan sistem tersebut diklaim dapat menekan biaya operasional harian dari sekitar Rp200.000 menjadi Rp60.000.
Meski demikian, penerapan teknologi tersebut perlu memperhatikan aspek keselamatan, kesesuaian peralatan, serta ketentuan penggunaan LPG bersubsidi agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna.
Herman menilai berbagai inovasi yang dilakukan petani perlu mendapat perhatian, terutama jika dapat membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha pertanian.
Herman menegaskan, petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan berkelanjutan karena penghasilan mereka sangat dipengaruhi kondisi alam dan perubahan musim.
Petani menghadapi risiko gagal tanam atau penurunan produksi ketika musim kemarau, sedangkan nelayan kerap mengalami keterbatasan aktivitas melaut saat kondisi cuaca tidak mendukung.
Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang agar kegiatan ekonomi kedua kelompok tersebut dapat berlangsung lebih stabil.
“Jangan sampai bergantian paceklik antara petani dan nelayan. Dua kelompok ini, menurut saya, harus mendapatkan perhatian dan bantuan negara,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur pengairan, pemanfaatan teknologi pertanian, serta dukungan terhadap biaya produksi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Herman juga menyampaikan harapannya agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap persoalan pertanian, mengingat pentingnya sektor tersebut bagi ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati, mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan untuk menyerap kebutuhan masyarakat sekaligus mengidentifikasi program yang dapat disinergikan dengan pemerintah provinsi.
Ia menyebut sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pengembangan UMKM melalui Yayasan Mitra Sehati, penyelenggaraan pasar murah, serta kebutuhan fasilitas posyandu.
Menurutnya, aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku di tingkat provinsi.
“Yang diinginkan masyarakat dan program yang sudah ada, seperti UMKM melalui Yayasan Mitra Sehati, bisa kita gulirkan. Tadi juga ada permintaan terkait posyandu, tidak hanya peralatannya, tetapi juga gedungnya. Itu akan kita respons,” kata Ratnawati.
Ia menjelaskan, penyaluran program pemerintah provinsi harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan program yang sesuai.
Ratnawati juga menyampaikan rencana untuk mendorong program bagi kelompok tani dan kegiatan pembersihan sungai melalui skema padat karya, sebagaimana program yang telah dijalankan di sejumlah wilayah Cirebon dan Indramayu.
Namun, ia mengakui penyesuaian anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai usulan masyarakat. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah membahas perubahan anggaran 2026 serta penyusunan anggaran 2027.
“Mudah-mudahan program yang dijalankan tetap berpihak kepada masyarakat. Apa yang bisa kita bantu dengan cepat, tentu akan kita respons,” ujarnya.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
