INAPOS, SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, pendampingan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi di tingkat desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Menurut Luthfi, keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,48 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Luthfi menjelaskan, pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Hingga 2026, sebanyak 123 perguruan tinggi telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jateng.
Jumlah tersebut terdiri atas 49 perguruan tinggi yang bekerja sama pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha masyarakat, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Luthfi menilai, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial dan perbaikan rumah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, serta peningkatan ekonomi keluarga.
Melalui keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah berharap program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang berdasarkan hasil penelitian dan data lapangan sehingga manfaatnya lebih terukur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan pemerintah terus mengarahkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat agar warga mampu mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Ia menjelaskan, strategi pemberdayaan masyarakat difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, permodalan, kepemilikan atau akses terhadap tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi.
Secara nasional, pemerintah menetapkan lebih dari 16.500 desa yang tersebar di 88 kabupaten sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.
Menurut Muhaimin, penguatan pemberdayaan di tingkat desa diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Dalam Rakornas tersebut, juga dilakukan deklarasi komitmen perguruan tinggi untuk menyediakan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027.
Komitmen tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan penyediaan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat maupun putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Program beasiswa tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan. Dengan demikian, para penerima beasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah asalnya.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Fauzan, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya akademik untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
