INAPOS, KOTA CIREBON.- Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon terus menjadi perhatian. Hingga Kamis (22/10/2026) siang, Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat sebanyak 331 orang terdampak. Dari jumlah tersebut, 196 pasien menjalani rawat inap, sedangkan 121 lainnya mendapatkan perawatan rawat jalan.
Penanganan para korban melibatkan delapan rumah sakit, satu klinik, dan dua puskesmas. Pemerintah Kota Cirebon juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengakomodasi kemungkinan bertambahnya jumlah pasien.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Hj. Siti Maria Listiawaty, MM, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan epidemiologis untuk memastikan penyebab kejadian. Pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu tahapan penting guna mengidentifikasi kemungkinan sumber kontaminasi makanan.
“Prioritas utama kami saat ini memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang diperlukan sekaligus mencegah bertambahnya korban,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan adalah keluhan sejumlah pasien terhadap menu sop telur puyuh yang dibagikan melalui program MBG.
Berdasarkan anamnesis dan wawancara awal dengan pasien, menu tersebut menjadi salah satu makanan yang paling banyak disebut oleh korban. Sejumlah pasien mengeluhkan kuah sop yang terasa asam.
Bahkan, seorang guru yang hanya mencicipi kuah sop tanpa memakan telur puyuhnya dilaporkan mengalami diare. Guru tersebut sempat mengingatkan para murid agar tidak mengonsumsi makanan setelah mendapati rasa yang tidak biasa.
Meski demikian, Dinas Kesehatan belum memastikan sop telur puyuh sebagai penyebab dugaan keracunan. Kepastian mengenai sumber kontaminasi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Petugas telah mengumpulkan sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sampel muntahan pasien dari RS Siloam, serta sampel tinja pasien dari RS Ciremai. Seluruh sampel dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
Menurut Siti Maria, proses pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat 14 hari.
Sementara itu, pemeriksaan awal terhadap sejumlah pasien menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih atau leukositosis. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan respons tubuh terhadap infeksi atau peradangan, tetapi tidak cukup untuk memastikan penyebab penyakit yang dialami para korban.
Untuk mengetahui cakupan kejadian, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan puskesmas melakukan penelusuran terhadap penerima MBG di 28 institusi pendidikan.
Penelusuran mencakup berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga tempat penitipan anak atau daycare.
Petugas tidak hanya memeriksa siswa yang mengonsumsi makanan di sekolah, tetapi juga menelusuri kondisi anggota keluarga yang turut menyantap makanan setelah dibawa pulang.
Pemantauan juga dilakukan terhadap sasaran program MBG di posyandu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam laporan awal, tiga balita turut dilaporkan terdampak. Hingga waktu pendataan tersebut, belum ditemukan laporan kasus pada ibu hamil maupun ibu menyusui.
Dinas Kesehatan juga mengklarifikasi informasi mengenai dugaan korban meninggal dunia yang beredar di media sosial. Berdasarkan konfirmasi kepada puskesmas, petugas lapangan, dan kader, informasi tersebut tidak sesuai dengan hasil penelusuran yang dilakukan saat itu.
Siti Maria mengatakan kemungkinan faktor kelalaian manusia atau human error masih perlu ditelusuri. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam pengolahan maupun penyimpanan makanan.
Ia menjelaskan, makanan MBG seharusnya dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Karena itu, waktu memasak, proses distribusi ke sekolah, hingga waktu makanan dikonsumsi siswa menjadi bagian penting dalam penelusuran.
Risiko keamanan pangan juga perlu diperhatikan apabila makanan dibawa pulang dan baru dikonsumsi setelah melewati batas waktu tersebut.
Menurut Siti Maria, SPPG yang bersangkutan sebelumnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam pemeriksaan terdahulu, indeks kesehatan lingkungannya tercatat di atas 80 persen.
Meski demikian, sertifikat dan pelatihan higiene sanitasi tidak otomatis menjamin makanan selalu aman apabila prosedur operasional standar (SOP) tidak diterapkan secara konsisten.
“Kalau pelatihan sudah dilakukan, SOP-nya harus benar-benar dikerjakan. Jangan sampai hanya menjadi syarat,” tegasnya.
Dinas Kesehatan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sembari melanjutkan penelusuran terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan. Pemerintah juga akan berkonsultasi mengenai kemungkinan penetapan status kejadian luar biasa (KLB).
Siti Maria menjelaskan, Dinas Kesehatan menerima laporan awal sekitar pukul 16.00 WIB. Tim surveilans dan tenaga kesehatan kemudian bergerak menuju RS Siloam untuk memantau kondisi pasien sekaligus mengoordinasikan penanganan.
Lonjakan pasien yang terus berdatangan membuat pemerintah harus segera mengatur distribusi pasien ke sejumlah rumah sakit yang masih memiliki kapasitas pelayanan.
“Jangan sampai rumah sakit yang sudah penuh mengalami kelebihan kapasitas dan pasien tidak tertangani dengan baik,” ungkapnya.
Dinas Kesehatan mengerahkan tenaga kesehatan dari puskesmas untuk membantu pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD). Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah juga menyiapkan sekitar 14 ambulans untuk mendukung mobilisasi pasien.
Sejumlah fasilitas kesehatan yang terlibat dalam penanganan antara lain RS Siloam, RS Ciremai, RSD Gunung Jati, serta fasilitas kesehatan lainnya di Kota Cirebon.
Di tengah penanganan ratusan pasien, pemerintah terus berupaya memastikan sumber masalah melalui pemeriksaan laboratorium dan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki pengawasan keamanan pangan, mengevaluasi pelaksanaan program, dan mencegah kasus serupa terulang.
Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, terutama terkait penyebab kejadian maupun kondisi para korban.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
