BK DPRD Kabupaten Cirebon Usut Kasus Dugaan Asusila Ketua Fraksi Demokrat
INAPOS, KAB CIREBON.- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon bergerak cepat menindaklanjuti dugaan kasus asusila yang menyeret Ketua Fraksi Partai Demokrat, MJ.
Kasus ini mencuat ke publik setelah seorang sales berinisial II (27) melaporkan MJ ke Polresta Cirebon. Viral di media sosial, kasus ini memicu perhatian luas dari masyarakat.
Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon, H. Yuki Eka Bastian, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil MJ untuk memberikan klarifikasi langsung.
“Besok kami akan rapat lagi untuk meminta klarifikasi dari Pak MJ. Hari ini surat pemanggilan telah kami kirimkan ke Fraksi Demokrat,” ungkap Yuki usai rapat di Gedung DPRD, Senin (9/12/24).
BK DPRD menegaskan pentingnya klarifikasi langsung dari MJ meskipun ia sebelumnya telah menyampaikan pernyataan melalui media. Langkah ini dianggap krusial demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus yang sensitif ini.
“Tentu kami akan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian untuk menjadi dasar langkah selanjutnya. Bukti dan fakta dari penyelidikan sangat menentukan,” tambah Yuki.
Jika dugaan terbukti, MJ berpotensi menerima sanksi berat, termasuk Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatannya di DPRD.
“Sanksi terberat adalah PAW, namun hal itu akan diputuskan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian,” tegas Yuki.
Kuasa hukum korban, Yudia Alamsyah, menyatakan pihaknya sedang fokus memenuhi panggilan pemeriksaan di Polresta Cirebon sebelum melayangkan laporan resmi ke BK DPRD.
“Surat laporan akan kami ajukan paling lambat besok,” jelas Yudia.
BK juga membuka kemungkinan untuk memanggil korban jika laporan resmi diterima. “Kami akan memanggil korban jika ada surat masuk untuk mendengar keterangannya,” kata Yuki.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi BK DPRD dalam menjaga integritas dan menegakkan etika anggota dewan. Selain itu, masyarakat menanti langkah tegas dan transparan dari BK DPRD serta hasil penyelidikan kepolisian untuk menentukan nasib MJ dan dampak kasus ini terhadap citra DPRD Kabupaten Cirebon.
Kasus ini tak hanya mencerminkan tantangan dalam menjaga etika anggota legislatif, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi DPRD untuk tetap menjunjung tinggi kepercayaan publik. (Ddn)
