Dibalik Wangi Durian Tercium Aroma Penyimpangan Dana, Kasi Ekbang Sindang Kempeng Blak-Blakan
Kabupaten Cirebon,inapos.id – Polemik anggaran ketahanan pangan tahun 2024 senilai Rp402 juta di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, kian meruncing. Forum Warga Desa Sindang Kempeng (Forwades) menyoroti dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun, Kasi Kesejahteraan (Ekbang) Desa Sindang Kempeng, Heri Susanto, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang menurutnya telah disalahpahami oleh masyarakat.
Saat ditemui di Desa Sindang Kempeng pada Rabu (30/7/2025), Heri menjelaskan bahwa dana ketahanan pangan itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kebun durian, sebagaimana yang santer diberitakan.
“Pada saat audiensi dengan masyarakat dan pemerintah desa, Kamis (17/7), saya sudah sampaikan bahwa anggaran itu tidak hanya untuk durian. Dari total Rp402 juta, alokasi untuk kebun durian hanya sekitar Rp130 juta sesuai RAB. Tapi yang saya terima hanya Rp100 juta,” ungkap Heri.
Ironisnya, dari Rp100 juta yang diterima, Heri menyebut sebagian uang tersebut diminta kembali oleh Kuwu (kepala desa) sebesar Rp25 juta, bahkan ada catatan rinci penarikannya dalam beberapa tahap.
“Uang yang diminta kembali itu sekitar Rp25 sampai Rp30 juta. Saya punya catatannya. Uang itu diambil berkali-kali,” tambahnya.
Heri membeberkan, realisasi anggaran tahap pertama pada 2024 senilai sekitar Rp203 juta memang bermasalah. Karena itulah, dana tahap kedua sebesar Rp190 juta akhirnya digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran di tahap pertama.
“Penggunaan dana tahap dua itu ada kesepakatan bersama, disaksikan oleh BPD, PPKD, dan pihak kecamatan. Itu dipakai untuk menutup kekurangan di tahap satu yang belum digelar oleh Pak Kuwu,” tegas Heri.
Ia menyebut, saat kesepakatan itu dibuat, Kuwu berjanji akan mengganti dana yang dipakai tersebut dengan menjaminkan sertifikat rumahnya ke bank. Namun hingga kini, janji itu tidak kunjung ditepati.
“Kalau memang sertifikat itu sudah dijaminkan, pasti sudah terealisasi. Tapi sampai sekarang belum juga. Jadi, janji itu dilanggar,” ucap Heri, kecewa.
Lebih lanjut, Heri juga mengungkap bahwa dalam proses pencairan dana, dirinya sebagai PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) justru tidak sepenuhnya dilibatkan. Setelah dana cair, ia mengaku hanya menerima instruksi untuk menyimpan uang di rumah Kuwu.
“Waktu itu saya pulang dari BJB, langsung disuruh simpan uangnya di lemari rumah Pak Kuwu, katanya untuk alasan keamanan. Setelah itu, saya tidak dilibatkan lagi,” katanya.
Padahal, menurut Heri, peruntukan dana tahap satu sudah dia rancang dengan detail. Ia bahkan telah menyerahkan rincian itu ke berbagai pihak, termasuk BPD.
“Kalau ada yang bilang tidak tahu, berarti pura-pura tidak tahu. Saya sudah serahkan semuanya, dari A sampai Z,” tegas Heri.
Heri menambahkan, pohon durian yang ditanam bukan hanya 100 pohon, melainkan 150 pohon. Namun, proses penanaman sempat tertunda akibat dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrem.
“Air susah. Untuk mandi saja dua hari sekali. Gimana mau siram pohon? Makanya kita tunda sampai hujan turun secara rutin di bulan Desember. Penanaman dilakukan saat kondisi memungkinkan dan diresmikan langsung oleh Ibu Ketua DPRD dan Kadis Pertanian,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, total anggaran yang benar-benar digunakan untuk pohon durian hanya sekitar Rp80 juta.
Menanggapi tudingan Forwades bahwa anggaran Rp402 juta hanya terrealisasi Rp48 juta, Heri menilai pernyataan itu tidak berdasarkan data.
“Kalau mereka bilang begitu, berarti ngawur. Beberapa anggota Forwades itu rumahnya dekat kebun durian. Mereka tahu prosesnya, bahkan sempat memantau langsung. Jadi saya heran kenapa seolah-olah tidak tahu,” katanya.
Heri menutup penjelasannya dengan pernyataan bernada getir. Ia merasa menjadi korban dalam kisruh anggaran ini.
“Waktu itu saya dan Pak Robi hanya menjalankan sisa tanggung jawab karena anggaran tahap satu sudah jebol. Tapi malah kami yang disorot. Yang makan nangkanya siapa, yang kena getahnya siapa?” ujarnya.***(Din)
