Ekonomi Jakarta 2025 Tumbuh 5,21 Persen, Lampaui Nasional
INAPOS, JAKARTA.- Kabar menggembirakan datang bagi warga Ibu Kota. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 mencapai 5,21 persen (year on year), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Capaian ini disambut optimistis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menilai pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bahwa roda perekonomian Jakarta terus bergerak stabil, bahkan menunjukkan akselerasi pada akhir tahun.
“Ini menjadi hal yang semakin positif bagi Jakarta. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 secara year on year mencapai 5,21 persen, di atas rata-rata nasional 5,11 persen,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/2).
Pertumbuhan ekonomi Jakarta semakin menguat pada triwulan keempat 2025 yang tercatat mencapai 5,71 persen. Menurut Pramono, lonjakan ini tidak lepas dari kebijakan Pemprov DKI dalam mendorong konsumsi masyarakat, khususnya selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berbagai insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha, termasuk sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, dan UMKM. Dampaknya terasa nyata, dengan total transaksi ekonomi selama periode tersebut menembus Rp15,25 triliun.
“Angka transaksi ini secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat hingga mencapai 5,71 persen,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut mendorong Pemprov DKI untuk menerapkan strategi serupa pada momen besar berikutnya, seperti Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Pemerintah daerah berencana kembali menggelar program insentif pajak dan berbagai kegiatan promosi belanja, termasuk lomba diskon di pusat perbelanjaan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah.
“Kami ingin pusat perbelanjaan dan UMKM semakin hidup. Masyarakat bisa menikmati belanja dengan harga kompetitif karena ada insentif pajak dan program diskon,” tutur Pramono.
Tak hanya fokus pada pertumbuhan, Pemprov DKI juga menyoroti aspek pemerataan. Pramono mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta turun 0,25 persen, sementara penurunan gini ratio atau ketimpangan pendapatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mengalami penyesuaian, Pramono memastikan program pendidikan dan kesejahteraan tetap terlindungi. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah tetap berjalan.
“Bagi Jakarta, menekan gini ratio itu penting banget. Walaupun ada penyesuaian anggaran, program pendidikan dan kesejahteraan tidak kami kurangi,” tegasnya.
Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran hingga Rp2 triliun untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui peningkatan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur, serta dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pramono mengakui masih belum sepenuhnya puas dengan capaian penurunan ketimpangan saat ini. Namun, ia optimistis berbagai strategi yang telah disiapkan akan memberikan hasil lebih baik pada tahun mendatang.
“Dengan angka pertumbuhan yang sudah kita capai, mudah-mudahan ke depan hasilnya semakin baik dan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Zaenal
Editor: Redaksi Inapos
