Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 4,98%, Surplus APBN Regional Capai Rp11,79 Triliun
INAPOS, BANDUNG.- Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jawa Barat berhasil menunjukkan ketahanan ekonominya dengan pertumbuhan sebesar 4,98% (yoy). Inflasi pada Mei 2025 tercatat rendah, yakni 1,47% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,38. Penyumbang utama inflasi antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, beras, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin.
Pada sektor perdagangan luar negeri, neraca perdagangan Jawa Barat April 2025 mencatat surplus sebesar USD 1,72 miliar, dengan total ekspor sebesar USD 2,76 miliar dan impor sebesar USD 1,04 miliar.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Henny Suatri Suardi, menyampaikan bahwa pada periode Januari hingga April 2025, perdagangan nonmigas dengan Amerika Serikat mencatatkan surplus sebesar USD 1,77 miliar, menunjukkan kinerja ekspor yang sangat positif.
Namun, perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan masih mengalami defisit masing-masing sebesar USD 0,60 miliar dan USD 0,07 miliar.
“Pendapatan dan belanja negara di Jawa Barat hingga 31 Mei 2025 juga menunjukkan kinerja yang solid. Total pendapatan APBN regional mencapai Rp56,16 triliun (34,63% dari target), sementara realisasi belanja negara sebesar Rp44,37 triliun (37,59% dari pagu). Hal ini menciptakan surplus anggaran regional sebesar Rp11,79 triliun,” ujar Henny pada Selasa (1/7/25).
Secara nasional, Pendapatan Negara tumbuh sebesar 2,87% (yoy) dan realisasi perpajakan naik 2,50% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh penerimaan dari Pajak Dalam Negeri dan pajak lainnya, meskipun terdapat kontraksi 34,14% pada PBB akibat perubahan pencatatan penerimaan dari perusahaan besar yang kini dialihkan ke Kantor Pajak Besar (LTO) di Jakarta.
Bea Masuk juga terkontraksi 40,90%, dipengaruhi oleh tidak adanya impor dari PT Bulog, serta fasilitas FTA yang dinikmati oleh perusahaan otomotif seperti PT ADM dan PT TAM. Penurunan penjualan nasional juga berdampak pada Bea Masuk dari PLB PT Inchcape (sebelumnya PT Mercedes Benz).
Sementara itu, Kanwil DJP Jawa Barat II mencatat realisasi penerimaan neto sebesar Rp17,09 triliun, atau 35% dari target, dengan pertumbuhan 10,2% (yoy). Beberapa jenis pajak utama menunjukkan tren positif, seperti PPN Impor yang tumbuh 24%, PPh Pasal 25/29 Badan naik 15%, dan PPh Pasal 22 Impor melonjak 47,3%.
“Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 9,59% (yoy), terdiri dari PNBP lainnya yang naik 15,15% dan pendapatan BLU sebesar 3,91%. Untuk belanja Kementerian/Lembaga, realisasi mencapai Rp13,05 triliun (31,93% dari pagu), meski masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing turun 56,40% dan 62,76%,” sebutnya.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp31,33 triliun atau 40,58% dari pagu, dengan pertumbuhan 4,92% yang didorong oleh Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal, dan Dana Desa.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kerakyatan, Pemerintah juga menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran UMi mencapai Rp349,09 miliar kepada 72.310 debitur, sementara KUR mencapai Rp11,55 triliun kepada 217.870 debitur sepanjang Januari hingga Mei 2025.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola APBN secara hati-hati namun tetap ekspansif, sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi, dan mendukung program-program prioritas nasional.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi Inapos
