Hari Guru Nasional, dr Encep Sugiana Desak Evaluasi Total dan Pembenahan Serius Dunia Pendidikan
INAPOS, BANDUNG.- Momentum Hari Guru Nasional dimanfaatkan Anggota DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, untuk mengingatkan Pemprov Jabar bahwa dunia pendidikan kini membutuhkan evaluasi total dan pembenahan serius, bukan lagi sekadar rutinitas seremonial.
Menurutnya, peringatan Hari Guru adalah waktu yang paling tepat untuk melihat kembali kondisi riil pendidikan Jabar—mulai dari daya tampung sekolah, infrastruktur, hingga persoalan krusial kesejahteraan guru.
“Jika pendidikan tidak dibenahi hari ini, kita tidak akan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. SDM unggul itu kunci apakah bangsa ini bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan,” tegas dr. Encep pada Selasa (25/11/25).
Ia menambahkan, kualitas SDM hanya dapat dibangun melalui pendidikan yang kuat dan guru yang dihargai. Karena itu, pembenahan pendidikan harus selaras dengan konsep SDM Jabar Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
Momentum Hari Guru ini juga dijadikan dr. Encep untuk mengungkap tiga persoalan besar yang selama ini menahan laju peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
SMA/SMK Negeri belum mampu menampung seluruh siswa. Banyak kecamatan belum memiliki sekolah negeri, sementara RKB yang tersedia terbatas.
“Minimal satu kecamatan satu SMA/SMK Negeri harus mulai direalisasikan. USB dan RKB adalah kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Menurut Encep, sekolah swasta kerap menjadi penolong namun sering diperlakukan sebagai pilihan kedua. Padahal mereka turut memikul beban besar dalam penyediaan layanan pendidikan.
Ia mendesak penguatan kembali BPMU serta beasiswa bagi siswa kurang mampu. Jumlah guru ASN dan P3K belum memenuhi kebutuhan, sementara distribusinya timpang di banyak wilayah.
“Pemetaan ulang kebutuhan guru harus dilakukan. Pengangkatan ASN/P3K harus terus didorong agar pemerataan pendidikan benar-benar terjadi,” tegasnya.
Encep menekankan bahwa banyak guru, terutama di sekolah swasta, masih bekerja dengan kesejahteraan minim.
“Pemerintah harus hadir. Tidak boleh guru dibiarkan berjuang sendiri dengan kondisi kesejahteraan yang tidak layak,” katanya.
Selain kesejahteraan, ia meminta Disdik Jabar memperluas program peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat profesionalisme dan kualitas lulusan sekolah di Jawa Barat.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
