INAPOS, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memaparkan sejumlah program pembangunan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat dalam penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.
Paparan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (1/9/2026). Jawa Tengah masuk tiga besar provinsi dalam ajang PPD 2026 bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi memaparkan konsep Trisula Pembangunan Jawa Tengah, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan.
Ketiga agenda tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan dan konsistensi perencanaan pembangunan, sehingga program yang dijalankan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan Jawa Tengah tidak dapat dilakukan tanpa program dan perencanaan yang jelas,” kata Luthfi.
Sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah turut dipaparkan dalam penilaian tersebut. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,45 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21 persen dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,3 persen.
Di sektor investasi, Pemprov Jateng terus mendorong masuknya investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.
Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun. Adapun sepanjang semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp59,94 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 213 ribu orang.
Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jateng mengandalkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di wilayah yang membutuhkan.
Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program Speling telah dilaksanakan sebanyak 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan. Program tersebut tercatat telah menjangkau lebih dari 128 ribu sasaran.
Selain kesehatan, penanganan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan Jawa Tengah. Intervensi dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.
“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Luthfi.
Luthfi mengaku optimistis menghadapi penilaian tahap III PPD 2026 setelah Jawa Tengah berhasil masuk tiga besar nasional.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi momentum untuk semakin memperkuat perencanaan pembangunan daerah agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” kata Luthfi, didampingi Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto.
Luthfi menegaskan, arah pembangunan daerah harus memiliki kesinambungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Ia mencontohkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebelum diterjemahkan menjadi berbagai program prioritas di daerah.
Menurutnya, proses penilaian Bappenas menjadi ruang bagi Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa pembangunan daerah memiliki panduan dan arah yang jelas serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai unsur di daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keberhasilan Jawa Tengah menembus tiga besar PPD 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap proses pembangunan yang telah dijalankan.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah ini, setidaknya mendapat apresiasi,” ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, proses penilaian berlangsung dalam suasana diskusi. Tim penilai menggali berbagai program yang telah dilakukan Pemprov Jateng sekaligus menanyakan dampaknya terhadap masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” katanya.
Sumarno menilai penghargaan tersebut dapat menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah daerah. Namun, hal yang paling penting adalah memastikan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat serta dapat dirasakan masyarakat.
Dalam penilaian tahap III PPD 2026, presentasi Jawa Tengah dinilai oleh dewan juri yang terdiri atas Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud.
Jawa Tengah bersaing dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam kelompok tiga besar provinsi pada ajang PPD 2026.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
