INAPOS, JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi berkinerja terbaik 2026.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)–Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti kolaborasi berbagai pihak di Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi.
Inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,19 persen.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga, ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Luthfi seusai acara.
Luthfi menjelaskan, pengendalian inflasi di Jawa Tengah juga diperkuat melalui peningkatan produksi pangan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jateng terus mendorong produktivitas sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
Berdasarkan data 2025, luas panen padi di Jawa Tengah mencapai 1,67 juta hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.
Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton atau setara dengan sekitar 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Sementara itu, produksi jagung meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Peningkatan tersebut menjadi salah satu yang terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah melakukan berbagai intervensi dari sisi hulu. Upaya tersebut meliputi perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, pengembangan corporate farming, ketersediaan benih, hingga pengendalian hama.
Penguatan juga dilakukan terhadap komoditas cabai yang selama ini menjadi salah satu komoditas pangan yang sensitif terhadap pergerakan inflasi.
Melalui program New Champion, pengembangan cabai dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Jawa Tengah juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, pemerintah daerah membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Dari sisi hilir, pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat rantai pasok melalui supply chain champion.
Pemerintah Jawa Tengah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali dan memperkuat 368 kios pangan. BUMD turut diperkuat sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis.
Kerja sama antardaerah juga terus dilakukan dengan sejumlah wilayah, antara lain Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Jawa Tengah juga memberikan subsidi pangan bagi produsen dan konsumen dengan nilai mencapai Rp5,135 miliar.
Selain itu, pemerintah memanfaatkan sistem e-Purchasing dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Selain pengendalian inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi Jawa Tengah.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memudahkan proses pemantauan secara real-time.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 96,25.
Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan New Sakpole dengan sejumlah kanal pembayaran, seperti virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, serta Laku Pandai Bank Jateng.
Transaksi Samsat Budiman juga menunjukkan peningkatan selama periode 2022–2025.
Fondasi digital tersebut terus diperluas dengan dukungan Bank Jateng melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum group discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
Luthfi menilai pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi, digitalisasi, serta penguatan tata kelola ekonomi daerah.
Acara di JICC tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
