INAPOS, JAKARTA — Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat nasional. Pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026, Jawa Tengah meraih predikat terbaik ketiga untuk kategori pemerintah provinsi.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Capaian Jawa Tengah juga diikuti pemerintah kabupaten dan kota. Kabupaten Kendal meraih predikat terbaik pertama kategori kabupaten, sementara Kota Pekalongan menempati peringkat ketiga kategori kota.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan perencanaan pembangunan tidak hanya diukur dari kualitas dokumen, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini bentuk kolaborasi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat,” kata Taj Yasin.
Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Jawa Tengah dalam PPD 2026 adalah Speling (Dokter Spesialis Keliling).
Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya pelayanan dokter spesialis bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Taj Yasin mengatakan program Speling juga menjadi bentuk penguatan terhadap program pemerintah pusat di bidang kesehatan.
“Ini selaras dengan pemerintah pusat, yaitu cek kesehatan gratis. Lalu kita kuatkan dengan spesialisnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Yusmanto menjelaskan, penilaian PPD tidak hanya berfokus pada dokumen perencanaan pembangunan.
Penilaian mencakup seluruh rangkaian proses pembangunan, mulai dari penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, pelaksanaan program, hingga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk penghargaan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, dan eksekusi ataupun terkait dengan inovasi daerah,” terang Yusmanto.
Menurut Yusmanto, proses penilaian PPD 2026 berlangsung cukup panjang. Tahapan penilaian dimulai sejak Februari melalui pengunggahan dokumen hingga proses penilaian pada Agustus.
Pada tahun ini, tahapan penilaian juga bertambah menjadi tiga tahap. Dalam dua tahapan terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin langsung tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab berbagai pertanyaan dari tim penilai.
Yusmanto menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan melalui dokumen yang baik. Perencanaan harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang penting ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pembangunan inklusif di Jawa Tengah diarahkan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.
Perluasan kesempatan kerja tersebut kemudian diharapkan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarpeduduk.
Capaian PPD 2026 sekaligus menambah rekam jejak Jawa Tengah dalam penghargaan pembangunan daerah di tingkat nasional.
Pada PPD 2026, tercatat sebanyak 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota berpartisipasi dalam ajang tersebut.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, PPD yang telah diselenggarakan sejak 2011 bukan sekadar ajang untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi,” jelas Rachmat.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
