INAPOS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat tercatat 2.809.248 ton. Dengan demikian, Jawa Tengah mengalami surplus beras sebesar 1.538.853 ton.
Meski stok beras masih melimpah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti kenaikan harga beras di tingkat pengecer. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta distribusi beras dipastikan berjalan lancar hingga ke konsumen.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah di kantornya, Selasa (8/9/2026).
Luthfi menginstruksikan Dishanpan dan Bulog untuk memperbanyak Gerakan Pangan Murah (GPM) serta melakukan intervensi pasar guna mengendalikan harga beras.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya, seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi.
Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan pada 2–6 September 2026, kenaikan harga beras ditemukan di sejumlah pasar di Jawa Tengah.
Pemantauan dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar.
Hasil pemantauan menunjukkan harga beras mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,5 persen.
Untuk beras medium non-SPHP, harga tercatat naik sekitar 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Sementara itu, beras premium mengalami kenaikan sekitar 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET. Harganya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
Adapun harga beras SPHP relatif stabil, yakni sekitar Rp60.000 hingga Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Kenaikan harga tersebut diduga dipengaruhi tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram. Sementara harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata mencapai Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut diduga membuat distributor, subdistributor, grosir, agen hingga pengecer menahan penjualan karena khawatir mengalami kerugian akibat kenaikan harga GKP. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menyesuaikan harga dengan ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.
Luthfi Minta Kenaikan Harga Tak Picu Inflasi
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah harus bergerak cepat untuk mencegah kenaikan harga beras semakin membebani masyarakat.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegasnya.
Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pemantauan harga di pasar terus dilakukan bersama dinas terkait. Selain itu, operasi pasar juga terus digelar untuk menjaga distribusi dan stabilitas harga beras.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
“GPM saat ini sudah 1.083 kali, dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.
Stok Bulog Jateng Sekitar 300 Ribu Ton
Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista, memastikan penyaluran beras SPHP di wilayah Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Penyerapan beras juga telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Sebagai langkah antisipasi fenomena El Nino, Bulog Jawa Tengah juga mendapat tambahan target dari Bulog pusat untuk menyalurkan sekitar 90 ribu bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Gandi memastikan kondisi stok beras di Jawa Tengah masih aman. Saat ini, stok Bulog Jawa Tengah mencapai sekitar 300 ribu ton.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” jelasnya.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
