INAPOS, JAKARTA.- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, yang menilai kinerja ekonomi nasional tetap kuat di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said Abdullah dalam keterangan yang disampaikan Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Said, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2026 sebagian besar didorong oleh faktor musiman. Libur sekolah pada Juli memberikan dampak signifikan terhadap sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang tumbuh hingga 10,6 persen.
Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru, masuk perguruan tinggi, dan kenaikan kelas turut mendorong sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,97 persen.
Di sisi lain, musim kemarau ekstrem yang meningkatkan penggunaan pendingin ruangan serta kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik mendorong sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,81 persen.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski pertumbuhannya melambat menjadi 5,05 persen dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen, Said menilai daya beli masyarakat masih relatif terjaga.
Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat menjadi 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,9 persen.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Said memberikan perhatian khusus terhadap perlambatan sektor industri pengolahan dan pertanian yang dinilai memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional.
Industri pengolahan tercatat melambat dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026. Padahal, sektor ini menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap PDB dan menyerap 13,5 persen tenaga kerja nasional.
“Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” tegasnya.
Perlambatan juga terjadi di sektor pertanian. Setelah mencatat pertumbuhan 4,97 persen pada triwulan I-2026, sektor ini melambat menjadi 3,8 persen pada triwulan II-2026. Padahal, pertanian menyumbang 13,57 persen terhadap PDB serta menjadi sumber mata pencaharian bagi 28,75 persen tenaga kerja nasional.
Said menilai kondisi tersebut turut memengaruhi struktur ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal meningkat menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Namun, pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen dari total tenaga kerja.
Ia juga menyoroti meningkatnya proporsi pekerja informal dibandingkan akhir 2025 yang dinilai berkontribusi terhadap kenaikan rasio gini nasional dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, terutama di wilayah perkotaan.
“Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Said mendorong pemerintah segera memperbaiki iklim usaha di sektor manufaktur dan perdagangan, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi dan perlindungan sosial bagi pekerja informal.
“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
