Pabrik Sepatu PT Victory Chingluh Dibangun di Cirebon, Siap Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja Lokal
INAPOS. CIREBON – Kabupaten Cirebon kembali menarik minat investor besar. PT Victory Chingluh Indonesia mulai membangun pabrik sepatu di atas lahan seluas sekitar 30 hektare di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang. Kehadiran industri berskala besar ini diproyeksikan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal saat mulai beroperasi.
Saat ini, pembangunan pabrik masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu satu hingga dua tahun.
Kuasa Hukum PT Victory Chingluh Indonesia, Supirman S.H.,mengatakan proses pembangunan tengah berjalan dan berpotensi selesai lebih cepat dari target.
“Diproyeksikan tahap pembangunan ini memakan waktu kurang lebih satu hingga dua tahun. Bahkan, bisa lebih cepat,” katanya usai mediasi di Kantor Bupati Cirebon, Jumat (17/7/2026).
Supirman menjelaskan, setelah beroperasi nanti pabrik tersebut akan membuka peluang kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat sekitar. Perekrutan tenaga kerja, kata dia, akan mengacu pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan pemerintah daerah.
“Sesuai dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan peraturan daerah, kami tenaga kerja yang sebanyak 50 persen dari desa setempat,” jelasnya.
“Kemudian 30 persen desa sekitar, serta 20 persen tenaga kerja dari sekitar Kecamatan Gebang,” lanjut Supirman.
Supirman juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilai tetap membuka ruang bagi para investor untuk menanamkan modal di daerah.
Menurutnya, iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Kami senang sekali, untuk investasi pemerintah Kabupaten Cirebon masih membuka ruang dan disambut dengan baik,” ujar Supirman.
Di sisi lain, pembangunan pabrik tersebut juga sempat menjadi perhatian karena muncul persoalan dugaan terganggunya fungsi saluran air di area proyek. Menyikapi hal itu, perusahaan menegaskan akan menghormati seluruh hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Supirman memastikan, apabila nantinya terdapat kewajiban hukum yang harus dipenuhi terkait status saluran maupun lahan, pihak perusahaan siap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang berdasarkan aturan atau status kepemilikan kami diwajibkan membayar atau membeli, tentu kami siap mengikuti ketentuan yang berlaku,” tutup Supirman.
