Pemerintah Tetapkan Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatra sebagai Prioritas Nasional
INAPOS, JAKARTA.- Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain fokus pada masa tanggap darurat, pemerintah mulai memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember 2025 untuk memastikan negara hadir bagi seluruh korban.
Dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Menko Pratikno menjelaskan bahwa Presiden juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN guna mempercepat penanganan di lapangan.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh. Seluruh lembaga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas vital,” ujar Menko Pratikno.
Pemerintah memastikan penguatan struktur komando melalui posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. Posko ini didukung BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait untuk memaksimalkan distribusi bantuan, terutama ke daerah terpencil yang terputus aksesnya.
Menko Pratikno menegaskan bahwa pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun, sebagaimana diperingatkan BMKG.
“BMKG sudah menyampaikan adanya potensi hujan lebat sampai sangat lebat di sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatra Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemerintah terus waspada dan siap siaga,” jelasnya.
Menurut Menko Pratikno, pemerintah telah mulai mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target capaian 100 hari serta rencana kerja satu tahun.
“Lead agency untuk tanggap darurat tetap BNPB. Untuk fase rehab-rekon, target 100 hari dan timeline 1 tahun telah disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah bukan semata membagikan bantuan logistik, tetapi mengembalikan harapan warga agar dapat membangun kembali kehidupan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pratikno menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penanganan bencana di lapangan. Ia menegaskan bahwa peningkatan respons dilakukan setiap jam.
“Instruksi dari Bapak Presiden sangat jelas: mengerahkan seluruh sumber daya pusat, K/L, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit terjadi perbaikan dan percepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menunjukkan solidaritas dengan mengirimkan bantuan untuk para korban.
Menko Pratikno menutup pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa yang mendalam.
“Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi Inapos