INAPOS, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan sebagai salah satu strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 641 desa.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, program pendampingan desa perlu diperkuat dengan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi serta intervensi yang lebih terarah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa (29/9/2026).
Menurut Taj Yasin, meskipun angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan, pemerintah masih perlu memperkuat strategi penanggulangan melalui pembenahan data dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin. Kita kecilkan lagi, di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, pendampingan tidak boleh dilakukan secara parsial. OPD yang mendapat tugas mendampingi desa harus berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai program dari OPD lainnya.
“Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujar Gus Yasin, sapaan Taj Yasin.
Data Kemiskinan Harus Terus Diperbarui
Taj Yasin juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Menurutnya, perubahan kondisi masyarakat harus segera tercatat agar intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru.
Proses verifikasi data, kata dia, dapat dilakukan mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi warga di wilayah masing-masing.
“Yang penting adalah keberanian untuk melakukan verifikasi dan memperbaiki data. Dengan begitu, bantuan pemerintah benar-benar bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain akurasi data, Taj Yasin meminta program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif. Pemerintah perlu memperbesar porsi pemberdayaan, khususnya bagi masyarakat usia produktif, sehingga mereka memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, maupun jenis unggas lainnya. Bantuan tersebut, menurutnya, harus disertai pendampingan dan pengawasan agar dapat berkembang serta memberikan manfaat ekonomi bagi penerima.
“Jangan sampai bantuan diberikan, kemudian selesai. Harus ada pendampingan dan pengawasan supaya bantuan produktif tersebut bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi penerima,” katanya.
Kemiskinan Jateng Masih Didominasi Wilayah Pedesaan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurut Imam, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Imam menyebutkan, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 mencapai 9,21 persen, atau sekitar 3,29 juta orang.
Kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan karakter Jawa Tengah yang sebagian besar wilayahnya bersifat agraris, sementara alternatif sumber pendapatan masyarakat relatif terbatas.
Di sisi lain, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyampaikan, persentase kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
Imam mencontohkan Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mencatatkan penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lain dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
Dengan perluasan program Satu OPD Satu Desa Dampingan, Pemprov Jawa Tengah mendorong penanganan kemiskinan dilakukan lebih terarah berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
Reporter: Ery
Editor: Redaksi
