Polemik Anggaran Rp102,9 Juta untuk Kartu Ucapan Idulfitri, DPRD Kabupaten Cirebon Minta Evaluasi
INAPOS, KAB CIREBON.- Kebijakan pengadaan kartu ucapan Idulfitri oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon dengan anggaran sebesar Rp102,9 juta menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
DPRD Kabupaten Cirebon dan masyarakat mempertanyakan urgensi pengeluaran tersebut di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan ini. Ia menilai bahwa alokasi dana untuk kartu ucapan tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami pemangkasan di berbagai sektor.
“Saya sangat menyayangkan kalau benar ada anggaran sebesar itu hanya untuk kartu ucapan. Padahal, hampir semua dinas saat ini diminta melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya, Rabu (19/3/25).
Rohayati menegaskan bahwa DPRD akan meminta klarifikasi dan mendorong evaluasi ulang terhadap anggaran tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pengeluaran seperti ini tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pelayanan publik.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Cirebon H. Imron memberikan penjelasan bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk kartu ucapan Idulfitri, tetapi juga mencakup pengadaan kartu undangan dan ucapan untuk berbagai acara besar sepanjang tahun.
“Anggaran itu dialokasikan untuk kartu undangan hari besar lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan Hari Jadi Kabupaten Cirebon,” jelas Imron.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kontroversi. Banyak pihak tetap mempertanyakan urgensi pengeluaran ini, terutama setelah informasi anggaran tersebut beredar luas di media sosial.
Seorang pengguna Facebook, Tochid Hidayah, membagikan tangkapan layar dari situs lpse.cirebonkab.go.id ke grup Komunitas Orang Cirebon (KOCI), yang menunjukkan adanya paket lelang dengan nama “Belanja Cetak Kartu Ucapan Idulfitri” senilai Rp102.987.350.
Unggahan tersebut langsung menuai reaksi dari warganet. Banyak yang mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran di tengah himbauan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kenapa uang segitu tidak dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat? Banyak warga yang butuh bantuan,” tulis seorang netizen.
“Kalau memang untuk undangan resmi, kenapa tidak pakai digital saja? Lebih murah dan ramah lingkungan,” tambah yang lain.
Dengan semakin meluasnya polemik ini, DPRD Kabupaten Cirebon berencana melakukan evaluasi terhadap penganggaran tersebut guna memastikan bahwa setiap penggunaan dana daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Ddn)
