INAPOS, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sistem pengelolaan sampah di fasilitas Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS), Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan sampah dari hulu berjalan optimal sebelum sampah mengalir hingga ke Pintu Air Manggarai. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengurangi beban sampah di aliran sungai.
Pramono mengatakan, dirinya sengaja meninjau fasilitas tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana sampah ditangani sejak dari bagian hulu.
“Secara khusus saya ingin melihat sampah yang ditangani dari ujung. Karena sampah ini ditangani dari ujung sebelum masuk ke Manggarai,” ujar Pramono.
Menurutnya, hampir 30 persen sampah yang melintas di Sungai Ciliwung dapat diolah melalui fasilitas SSTBS. Sampah yang terkumpul selanjutnya diproses menjadi berbagai produk, mulai dari pupuk organik, media pakan maggot, hingga sampah residu yang dipres untuk memenuhi kebutuhan sejumlah industri di sekitar.
“Sehingga dengan demikian penanganan sampah tidak lagi secara parsial, tetapi secara lebih holistik dan terencana,” lanjutnya.
Sebagian hasil pengolahan di SSTBS juga dikirim ke Pusat Olah Organik di Ciangir dan Cilincing dalam bentuk pupuk kompos. Pramono menilai, pola tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, berencana mengembangkan sistem saringan sampah serupa di 11 sungai lainnya di Jakarta. Sungai tersebut meliputi Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kalimalang, dan Cakung.
“Kita akan mengembangkan penanganan yang seperti ini di 11 sungai yang ada di Jakarta. Jakarta sekarang ini kan ada 13 sungai yang ada dan salah satunya adalah ini, di Sungai Ciliwung ini,” ungkapnya.
Pramono meyakini persoalan sampah di Jakarta dapat ditangani lebih baik melalui berbagai fasilitas pengelolaan yang telah tersedia. Di antaranya Saringan Sampah TB Simatupang, TPS 3R, RDF Rorotan, hingga RDF Bantargebang.
Ia menegaskan, pola pengelolaan sampah di Jakarta juga telah mengalami perubahan. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak menggunakan pola angkut dan buang, kini Pemprov DKI mendorong pola pilah-angkut-olah.
Perubahan tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pilah Sampah.
Dengan sistem tersebut, pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada pemindahan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menitikberatkan pada pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah sejak dari sumbernya.
Reporter: Agus
Editor: Redaksi
