INAPOS, KOTA CIREBON – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Cirebon, Abdul Wahid Wadinih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kejadian tersebut menjadi perhatian serius karena MBG merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan kualitas kesehatan generasi muda.
Abdul Wahid menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah dan seluruh pihak penyelenggara MBG memastikan para korban mendapatkan pelayanan medis serta pemulihan secara optimal.
“Saya tentu merasa prihatin dan sedih atas kejadian dugaan keracunan dalam program MBG ini. Program yang menjadi prioritas nasional dan bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan serta kesehatan para penerima manfaat,” ujarnya pada Kamis 22 Oktober 2026.
Ia juga menyampaikan doa agar seluruh siswa yang terdampak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sediakala. Ia berharap para korban beserta keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kejadian tersebut.
Menurut Abdul Wahid, penanganan terhadap korban harus dilakukan secara maksimal, termasuk memastikan penyelesaian biaya pengobatan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Yang paling utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang optimal hingga benar-benar pulih. Saya turut mendoakan agar seluruh korban segera diberikan kesembuhan dan keluarga mereka diberi kekuatan dalam menghadapi situasi ini,” ungkapnya.
Selain penanganan korban, Abdul Wahid meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), bersama instansi berwenang melakukan investigasi secara menyeluruh, objektif, dan transparan.
Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan, termasuk menelusuri proses pengolahan makanan, kualitas bahan pangan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada para siswa.
Hasil investigasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Abdul Wahid juga menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar penyebab kejadian ini dapat diketahui secara jelas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai aturan dan bukti yang ada,” tegasnya.
Abdul Wahid turut meminta Pemerintah Kota Cirebon bersama BGN dan KPPG melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kota Cirebon.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program MBG memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian makanan.
Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul kejadian yang merugikan penerima manfaat. Pemeriksaan berkala dan penerapan standar operasional yang ketat diperlukan untuk meminimalkan risiko serupa pada masa mendatang.
“Seluruh SPPG di Kota Cirebon perlu dievaluasi untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan kembali membahayakan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Kualitas makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta ketepatan pengawasan juga harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Abdul Wahid berharap kejadian dugaan keracunan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan, program pemenuhan gizi harus benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Reporter: Kris
Editor: Redaksi
