Rombel Padat di SMA/SMK Negeri Jadi Sorotan, Encep Sugiana: Jangan Korbankan Kualitas Pendidikan Demi Tampung Siswa
INAPOS, BANDUNG.- Isu kepadatan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri kembali mencuat seiring proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat tahun ajaran 2025/2026.
Anggota DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menambah jumlah siswa per kelas sebagai solusi jangka pendek.
Menurut Encep, penambahan jumlah siswa dalam satu rombel memang bisa menjadi langkah darurat untuk menampung banyaknya lulusan SMP dan MTs yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus diambil dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan efektivitas pembelajaran.
“Rombel ideal itu 36 siswa. Sekarang saja untuk sekolah penyangga bisa sampai 40. Kalau ditambah lagi, jangan asal tambah. Harus ada kajian matang, jangan sampai justru merugikan anak-anak,” ujarnya pada, Kamis (3/7/25).
Encep memaparkan, wacana penambahan siswa per kelas muncul akibat keterbatasan jumlah sekolah negeri dan minimnya ruang kelas yang tersedia. Ia menyebut, banyak calon peserta didik yang tidak tertampung karena kapasitas sekolah sudah maksimal.
“Ini bukan semata soal niat. Pemerintah provinsi sudah berupaya membangun unit sekolah baru dan ruang kelas tambahan, tapi membangun itu tidak bisa instan. Perlu waktu, anggaran, dan juga lahan yang tidak selalu tersedia,” jelasnya.
Politisi asal Kabupaten Subang itu mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, di beberapa sekolah, jumlah rombel yang ada pun belum mampu mengakomodasi siswa yang sudah terdaftar.
“Jangankan menambah kuota siswa baru, siswa yang sudah ada saja masih kekurangan ruang belajar. Maka solusi jangka pendek seperti menambah siswa per rombel pun tetap harus mempertimbangkan kesiapan sekolah dan mutu pengajaran,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Encep mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat aktif menjalin kemitraan dengan sekolah swasta. Menurutnya, hal ini bisa menjadi jembatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Pemerintah bisa bekerjasama dengan sekolah swasta, terutama dalam memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Jadi meskipun tidak masuk sekolah negeri, mereka tetap bisa bersekolah dengan biaya ditanggung pemerintah,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa langkah kolaboratif ini akan memperkuat ekosistem pendidikan sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih merata. Namun, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan.
“Jangan sampai ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah hanya karena tidak tertampung. Kalau swasta siap dan kualitasnya baik, tinggal dukung dari sisi pendanaan,” ujarnya.
Encep juga mewanti-wanti agar penambahan siswa dalam rombel tidak dilakukan sembarangan. Ia menekankan pentingnya kontrol mutu dan batasan yang jelas agar proses belajar-mengajar tetap efektif.
“Kalau kelas terlalu padat, guru akan kesulitan. Interaksi dengan siswa menurun. Kita ingin kualitas pendidikan tetap terjaga, bukan sekadar mengejar kuantitas,” pungkasnya.
Reporter: Ayi
Editor: Redaksi Inapos
